Kolega Anas Minta Bocornya Sprindik KPK Diusut
Rabu, 6 Maret 2013 03:31 WIB
Juru bicara KPK, Johan Budi. ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO , Jakarta - Kolega tersangka kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum berharap Markas Besar Kepolisian RI mengusut bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan ketua Dewan Pengurus Cabang Cilacap Tridianto menilai kebocoran Sprindik tersebut termasuk kasus pidana. "Saya melapor ke Mabes Polri sebagai satu-satunya institusi yang berwenang mengusut pembocoran," kata Tridianto, saat dihubungi, Selasa 5 Maret 2013. "Kalau laporan tidak terima, apakah saya mesti ke hansip?" ujarnya menambahkan. Tridianto melaporkan kasus kebocoran Sprindik ke Mabes Polri pada Jumat pekan lalu. Saat itu petugas jaga belum bisa memberi tanda terima laporan. "Harus lapor pimpinan dulu," katanya. Siang nanti ia berencana mendatangi Mabes Polri untuk menagih tanda terima tersebut. Ia berharap aparat dapat mengungkap pelaku dan motif pembocoran Sprindik tersebut. Adapun Sprindik itu isinya adalah naskah penetapan Anas sebagai tersangka yang ditandatangani tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa hari setelah Sprindik tersebut bocor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato penyelematan Demokrat dan meminta Anas konsentrasi pada kasus hukum yang dihadapinya. Belakangan Anas memang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Tridianto membantah melaporkan kasus tersebut untuk kepentingan Anas. Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan pada KPK dan pemberantasan korupsi. "KPK harus jamin bisa independen," katanya. ANANDA BADUDU
Berita Populer:Soekarwo Lantik Bupati Termuda Indonesia Timwas Century Terima Banyak Informasi dari Anas Polri: Video Kekerasan Densus 88 Terjadi 2007 Ini Tokoh-tokoh yang Mengilik Anas Soal Century
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
9 menit lalu
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
8 jam lalu
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
20 jam lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
21 jam lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca Selengkapnya
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
37 menit lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
7 jam lalu
17 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu