TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menjelaskan kehadirannya dalam acara pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Akbar Tanjung untuk menjelaskan hasil survei. Dari hasil survei tiga lembaga penelitian terungkap keinginan mayoritas masyarakat untuk melakukan perubahan dan pemerintahan yang kuat, kata Denny kepada Tempo News Room, yang menghubunginya melalui telepon pada Jumat (13/8) siang.Dalam kunjungannya ke kediaman Akbar Tanjung, Kamis (12/8) malam, Yudhoyono mengajak Djali Yusuf, Ketua Umum HIPMI Luthfi dan Denny J.A. Sementara Akbar, ditemani Sekjen Golkar Budi Harsono. Menurut Denny, di awal pertemuan dirinya memaparkan hasil survei LSI, IFES dan LP3ES. Setelah itu ada pembicaraan ringan dan akhirnya Akbar Tanjung dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan empat mata.Menurut Denny, doktor ilmu politik dari Ohio University, AS, survei ketiga lembaga itu mencatat angka sekitar 60 sampai 70 persen publik menginginkan perubahan. Hasil pemilu legislatif juga mencatat keinginan besar masyarakat untuk perubahan, ujarnya. Dia merujuk pada tingginya suara yang diperoleh PKS dan Partai Demokrat. Survei ketiga lembaga itu juga menemukan besarnya harapan publik agar terbentuk pemerintahan yang kuat. Dijelaskan Denny, SBY yang popularitasnya tinggi membutuhkan dukungan parlemen yang besar. Sebaliknya, Golkar yang menguasai DPR membutuhkan figur yang populer. Jadi kloplah jika SBY dan Akbar (Golkar) berkoalisi. Keduanya saling membutuhkan, katanya. Hal-hal tersebut lah yang dipaparkan Denny kepada Akbar Tanjung dan SBY di kediaman Akbar, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dalam pemilihan presiden dan wapres langsung putaran pertama, kata Denny, terlihat tidak bekerjanya mesin politik (partai politik). Dia menyebut kasus di Jawa Timur, di mana perolehan pasangan SBY-Kalla melebihi yang lainnya. Jadi mesin politik yang kuat adalah televisi, katanya. Bagaimana soal kursi menteri untuk Golkar? Denny mengaku tidak mengetahui hitungan soal ini di kubu SBY. Menurutnya, dalam kacamata akademis, jabatan menteri harus diletakkan sesuai dengan kerangka sistem presidensial. SBY memang menginginkan menteri yang profesional di bidangnya. Jadi, kata Denny, sebaiknya partai yang berkoalisi dengan SBY mengirimkan dua atau tiga calon menteri. SBY jika terpilih sebagai presiden yang memilihnya, katanya. Untung Widayanto - Tempo News Room