TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti di Centre of Strategic and International Studies, J.Kristiadi, menganggap kredibilitas partai politik kian hancur di mata publik. Apalagi dugaan korupsi sudah menyeret tokoh partai berbasis Islam seperti mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mundur dari jabatannya di partai usai ditetapkan sebagi tersangka oleh KPK.
“Bayangkan saja, Luthfi Hasan itu istilahnya sudah seperti man of honour, tapi bisa terjerat juga kasus korupsi,” kata Kristiadi ketika dihubungi, Ahad, 10 Februari 2012.
Kristiadi mengkritik sikap SBY, presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang hanya peduli dengan penurunan tingkat elektabilitas Demokrat semata. Padahal, seluruh partai terkena masalah dengan kepercayaan publik. Publik dinilai kian tak percaya lagi dengan partai politik.
Pidato SBY untuk Partai Demokrat, ujar Kristiadi, menunjukkan peran SBY sebagai politikus belaka, bukan sebagai negarawan. Sebagai presiden, SBY belum mampu mengambil inisiatif lebih jauh untuk memahami kesalahan sistem kepartaian di Indonesia. “Dana partai politik saat ini bergerak terlalu liar. Sebaiknya, sistem keuangan partai semacam ini tidak boleh dipertahankan,” kata dia.
Komisi antirasuah menetapkan Luthfi sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi beserta tiga orang lain. Mereka adalah bos PT Indoguna Utama, Juard Effendi, Arya Abdi Effendi, serta anak buah Luthfi sendiri bernama Ahmad Fathanah.
Kepastian status tersangka diberikan KPK usai dilakukan gelar perkara oleh pimpinan dan penyidik. Awal penetapan tersangka ini diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa malam, 29 Januari 2013. Sekitar empat orang diamankan dari sejumlah tempat, yakni Hotel Le Meredien dan PT. Indoguna Utama. KPK mengamankan dua tas keresek berisi duit pecahan Rp 100 ribu, dua buah buku tabungan, dokumen, dan tas selempang berwarna hitam.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
