Alat Sumpah Persidangan Berupa Al Quran Dipersoalkan

Reporter

Editor

Kamis, 5 Agustus 2004 23:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kitab suci Al-Quran yang lazim digunakan sebagai alat sumpah saksi beragama Islam dalam persidangan, dipersoalkan. Pengunjung sidang gugatan Abu Bakar Ba'asyir terhadap Majalah Times di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (5/8), mempertanyakan kebenaran Al Quran yang tampak dibungkus kain hijau. Suasana tiba-tiba tegang, ketika saksi dari pihak Ba'asyir hendak disumpah oleh Burhanudin, juru sumpah. Belum sempat saksi Fauzan Al-Anshori menirukan kata-kata sumpah yang diucapkan Burhanudin, sejumlah pengunjung sidang tiba-tiba berseru keras, "buka dulu, isinya apa? " Maklum, kitab suci Al-Quran yang digunakan menyumpah saksi memang biasa dibungkus dengan kain hijau, sehingga tidak tampak dari luar. Sekitar sepuluh menit ketegangan berlangsung, menunggu kebenaran saat Burhanudin membuka kain pembungkus kitab itu. Alhasil, "Sudah lihat kan? Ini Al-Qur'an asli," kata Soedarjatno, Ketua Majelis Hakim sambil tersenyum. Tapi ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Seorang pengunjung tetap bersikeras melihat kelengkapan juz Al-Quran itu. Sontak, wajah Soedarjatno berubah dan dengan tegas meminta seluruh pengunjung sidang untuk tenang dan menghormati persidangan. "Sidang ini bukan tontonan. Tolong, jangan berkomentar apapun yang tidak jelas," katanya. Akhirnya, sidang dilanjutkan, dan alat sumpah tidak jadi soal lagi.Erma Yulihastin - Tempo News Room

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

16 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya