Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi tanggul Latuharhari yang jebol saat di terjang luapan air sungai di Jakarta, (19/1). Jokowi memerintahkan agar sejumlah aparat membangun dan menutup tanggul ini dengan batu-batuan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Yogyakarta- Indonesianis, William Liddle memuji proses transisi demokrasi di Indonesia selama 13 tahun belakangan sebagai “Kekacauan yang Sehat.” Menurut Guru Besar Ilmu Politik dari Ohio State University Amerika ini, transisi selama ini membuktikan demokratisasi dan desentralisasi memberi kesempatan politisi daerah menaiki jenjang kepemimpinan nasional karena kredibilitas dan integritasnya diakui oleh publik.
“Ini kekacauan yang sehat, artinya meski tampak memunculkan pergolakan tapi memberi kesempatan lebih banyak pemimpin berkualitas dari daerah bermunculan,” ujar Liddle seusai Diskusi dan Peluncuran Buku “Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia, Sebuah Perdebatan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Paramadina dan Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Senin 28 Januari 2013.
Liddle memperkirakan fenomena Jokowi akan terus berlanjut di Indonesia meski tantangan dari elite politik lama yang memiliki sumber daya besar juga akan kuat. Tapi, menurut dia situasi ini tetap harus dipandang secara optimistis karena demokrasi dan desentralisasi telah menghasilkan keterbukaan politik secara luar biasa di Indonesia. “Fenomena Jokowi bahkan sulit ditemukan di Amerika, misalnya jarang sekali ada pemimpin daerah dari Arizona bisa jadi wali kota New York,” kata Liddle.
Dia menyatakan, sejak pertama melakukan riset di Indonesia pada tahun 1960-an, yakni saat mengamati kondisi sosial dan politik di kawasan Pematang Siantar, Sumatera Utara, mengamati tingginya gairah elit lokal untuk terlibat dalam dinamika politik nasional. Bahkan, gejala ini sebenarnya muncul di kalangan elit Golkar di daerah sejak pemilu pertama pada masa Orde Baru, tapi tak menemui peluang. “Artinya, jika kesempatan terbuka, peluang naiknya banyak pemimpin daerah yang berhasil ke level nasional makin terbuka,” kata dia.
Menurut Liddle satu-satunya masalah yang menghantui transisi demokrasi di Indonesia adalah korupsi dan masih lemahnya kredibilitas institusi hukum. Peluang pengembangan segala sumber daya bangsa di era demokrasi bisa lenyap akibat korupsi.
Guru Besar Fisipol UGM, Mochtar Masoed menyatakan problem lain yang penting untuk segera dipecahkan ialah membangun sistem politik demokrasi murah. Semakin murah proses kontestasi politik untuk penentuan kepala pemerintahan akan makin membuka kesempatan figur berkualitas dari daerah. “Kita butuh pemimpin yang tepat di situasi dan tempat yang tepat,” ujar dia.
