TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Riau, Rusli Zainal, Jumat, 25 Januari 2013. Politikus Golkar itu bakal dimintai keterangan tentang tujuh anggota DPRD Riau yang menjadi tersangka suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P. saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis, 24 Januari 2013.
Ketujuh anggota DPRD Riau itu adalah Adrian Ali dari Partai Amanat Nasional, Abu Bakar Siddiq (Partai Golkar), Tengku Muhazza (Partai Demokrat), Zulfan Heri (Partai Golkar), Syarif Hidayat, dan Muhamad Rum Zein (PPP), Turaoechman Asy'ari (PDI-Perjuangan). Mereka baru menghuni hotel prodeo sepekan terakhir.
KPK mengusut keterlibatan Rusli dari dua kasus, yakni suap PON Riau dan izin hutan Pelalawan dan Siak. Suap PON mencuat saat KPK mencokok tujuh anggota DPRD daerah itu pada 3 April 2012. Dari tangan mereka, KPK menyita duit Rp 900 juta. KPK pun menetapkan 13 tersangka. Dalam persidangan terungkap peran Rusli, yang diduga memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Lukman Abbas, menyuap anggota DPRD. Dia juga diduga menerima uang sebesar Rp 500 juta dari rekanan proyek.
Adapun korupsi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tanaman menyeret Bupati Siak, Arwin AS, menjalani hukuman empat tahun penjara serta Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, sebanyak 11 tahun penjara. Rusli juga kerap disebut-sebut terlibat karena diduga memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin tersebut, meski belakangan dia membantahnya.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaganya bakal melakukan ekspose atau gelar perkara terkait peran Rusli Zainal pada Jumat, 25 Januari. "Tunggu saja, setelah ekspose kami akan menentukan status yang bersangkutan. Common sense Anda sama dengan common sense kami," ujar Abraham seusai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir di kantornya, Rabu, 23 Januari 2013.
Johan yang kembali dikonfirmasi tentang rencana ekspose tersebut membenarkan pernyataan Abraham. "Rencana ekspose sudah disampaikan Pak Ketua KPK," ujarnya.
Rusli belum berhasil dihubungi hingga berita ini ditulis. Nomor telepon selulernya tidak aktif. Ia juga tak membalas pesan singkat yang dilayangkan Tempo. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau, Chairul Rizki dan Nuardi, ajudan Rusli, juga tak mengangkat telepon dan membalas pesan singkat. Simak lika-liku korupsi PON Riau.
TRI SUHARMAN
