Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ribka Tjiptaning mengatakan, selama setahun kepemimpinan Atut-Rano tidak ada perubahan berarti terhadap masyarakat Banten. “Kami malu punya kader sebagai wakil gubernur tapi anehnya tidak sejalan dengan partai. Kami merasa kecewa dengan si Doel yang tidak bisa menjalankan sejumlah tugas,” kata Ribka, Senin, 14 Januari 2013.
Menurut Ribka, selama ini tidak ada kebijakan strategis Rano sebagai wakil gubernur. Rano pun dinilai tidak pernah membicarakan masalah Banten dengan partai dan tidak pernah menghadiri rapat-rapat partai. “DPD sudah menggelar rapat pleno untuk mengevaluasi kinerja Atut-Rano selama setahun terakhir. Rano berjalan sendiri."
Ketua Komisi IX DPR ini mengatakan, sejak awal masa kampanye, PDIP dengan tegas menyatakan bahwa koalisi yang dibangun tidak membabi buta. Meskipun Rano adalah kader partai, PDI Perjuangan tetap harus kritis terhadap eksekutif. "Kalau Partai Gerindra baru sekarang menyatakan keluar dari koalisi, sejak awal saya sudah memberi sinyal itu."
DPD Partai Gerindra Banten menyatakan keluar dan menarik dukungan atas Koalisi Banten Bersatu yang mengusung pasangan Atut-Rano lantaran tidak puas atas kinerja pemerintahan. “Partai Gerindra memposisikan diri berada di luar pemerintahan Atut," kata Ketua DPD Gerindra Banten Budi Heriadi.
Koalisi Banten Bersatu terbangun saat Pilkada Banten 2011 yang terdiri dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Persatuan Daerah.
Wakil Gubernur Banten Rano Karno balik menggertak. Mantan Wakil Bupati Tangerang ini meminta Ribka agar secara resmi mencabut dukungan kepada koalisi Atut-Rano. "Enggak masalah buat Abang, enggak khawatir soal posisi," ujar Rano.
