TEMPO Interaktif, Mataram: Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimi, meminta polisi tidak menahan tujuh petani Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Mereka akan ditahan Polres Lombok Tengah atas dugaan pengrusakan pagar di tanah yang bersatus sengketa. "Saya yang meminta mereka tidak ditahan," tegas Suhaimi, dalam sebuah acara di kantor Gubernur NTB, di Mataram, Jumat (23/7) siang. "Saya ingin kasus sengketa ini diselesaikan baik-baik," katanya. Maksud Suhaimi, dia tidak ingin para petani itu ditahan, tapi dia juga tidak ingin menghalangi penegakkan hukum yang dilakukan polisi.Tujuh petani itu, adalah Amaq Sinanjar, Radin, AmaqSahar, Amaq Munipah, Amaq Dan, Haji Sanah, dan HajiKamarudin, yang warga Dusun Tampar, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Mulanya terjadi sengketa tanah 80 hektare di Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Sengketa terjadi antara Edy Karya, seorang pengusaha di Lombok Tengah dengan petani setempat. Ketika sengketa belum selesai, tiba-tiba pihak pengusaha tersebut langsung memagari tanah 300 meter. Rupanya pemagaran itu di antaranyamasuk ke lahan milik petani sekaligus melanggar garissepadan pantai. Akibatnya, para petani yang mendiamilahan itu langsung mencabuti pagar tersebut. Pencabutan itu membuat Edy Karya marah dan melaporkankasus perusakan pagar itu ke Polres Lombok Tengah.Atas laporan itu, Polres Lombok Tengah menetapkantujuh petani sebagai tersangka, pada (28/6) lalu. Keputusan polisi tersebut mendapat reaksi dari petani yang didukung mahasiswa, dosen dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Mataram dan Lombok Tengah. Mereka kemudian berdemonstrasi di Polda NTB dan mendirikan posko keprihatinan di Mataram.Menurut Widodo, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang juga ikut aksi unjuk rasa menilai,polisi telah bertindak tidak adil. "Kasus sengketatanah itu kan belum selesai. Kenapa langsungdipagari," tegasnya.Kasus ini, juga sempat membuat takut para petani yangberada di sekitar Desa Mekar Sari, Praya Barat.Pasalnya, dalam beberapa kasus sengketa tanah diKabupaten Lombok Tengah bagian selatan, petani selaludikalahkan. Kasus ini adalah yang kedua kalinya. Awal tahun 2004 lalu, Polres Lombok Tengah juga menjadikan tersangka empat petani di Kuta, Lombok Tengah.Kasusnya, berhenti setelah mendapat reaksi dari petanidan dibantu mahasiswa dan LSM di NTB. Sujatmiko - Tempo News Room