TEMPO.CO, Yogyakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim, memprediksi penggangsiran uang negara untuk kebutuhan sumbangan ke partai politik bakal marak selama periode 2013 hingga 2014.
“Sumbernya bisa muncul dari berbagai sektor pendapatan dan alokasi anggaran negara,” katanya ketika merilis laporan tren korupsi semester kedua 2012 di PUKAT UGM pada Kamis, 10 Januari 2013.
Hifdzil menengarai gejala awal upaya penggangsiran anggaran ini sudah muncul ketika SBY merevisi Peraturan Presiden Nomer 70 Tahun 2012 pada September 2012 lalu. Dengan revisi itu, batasan nilai pengadaan langsung dinaikkan dari Rp 200 juta menjadi Rp 5 milyar. “Aturan ini memperbesar peluang pengumpulan dana politik secara masif lewat korupsi pengadaan barang dan jasa,” kata dia.
Hifdzil menambahkan peluang untuk menggelembungkan kas partai juga bisa datang dari korupsi kader partai yang memiliki pengaruh di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hingga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dia menjelaskan kekhawatiran ini makin besar karena selama ini publik tak banyak tahu profil ratusan BUMN dan BUMD kecuali perusahaan dengan nama besar saja.
“Menteri, kader partai, bekas petinggi polisi maupun militer, kerap menjadi komisaris perusahaan negara seperti itu,” ujar Hifdzil.
Direktur Divisi Advokasi PUKAT UGM, Oce Madril, berpendapat bahwa aparat hukum harus rajin mengendus sumber sumbangan ke parpol dengan menganalisis profil kader penyumbang dan besaran nilai sumbangannya. Selain itu, kata dia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu lebih rajin memantau alur kas partai politik untuk mendukung kemajuan penyelidikan dugaan korupsi.
Dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan memakai instrument UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjala kader parpol nakal. “Dugaan pencucian uang harus jadi pintu masuk. Dana bermasalah sering datang dari proyek bermasalah juga,” kata dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita terkait
KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan
55 hari lalu
Kerja sama melibatkan sejumlah fakultas di UGM.
Baca SelengkapnyaCatatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSelama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif
18 Februari 2024
Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?
Baca SelengkapnyaHampir 1.000 Pegawai UGM Terima Penghargaan Purnabakti dan Kesetiaan
18 Januari 2024
Sebanyak 907 dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada atau UGM menerima penghargaan kesetiaan dan purnabakti.
Baca Selengkapnya5 Sikap UGM Terkait Surat Edaran Larangan LGBT Dekan Fakultas Teknik
29 Desember 2023
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, menegaskan UGM telah memiliki sikap dan posisi yang tegas terkait hal itu.
Baca SelengkapnyaPolitik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014
1 November 2023
Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaHeboh Beras Plastik, Pakar di UGM Jelaskan Mengapa Nasi Bisa Memantul
11 Oktober 2023
Wakil Ketua Pusat Halal UGM Nanung Danar Dono menyebut informasi yang beredar di media sosial terkait peredaran beras plastik adalah hoaks.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan
7 Agustus 2023
Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaPPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
27 Juni 2023
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo
Baca SelengkapnyaKilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu
24 April 2023
Megawati punya janji terhadap Prabowo sejak 2009, perjanjian Batu Tulis namanya. Begini isi 7 poin perjanjian tersebut.
Baca Selengkapnya