TEMPO.CO, Surabaya- Tidak seperti daerah lain yang menetapkan biaya tinggi untuk masuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), di Surabaya sekolah jenis ini justru gratis alias menarik biaya nol rupiah. Biaya operasional dan biaya investasi RSBI ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Surabaya.
"Siswa hanya menanggung biaya personal saja, seperti baju, buku, uang saku, dan alat tulis lainnya. Untuk biaya masuk RSBI, gratis total," kata Rudi Winarko, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya, Rabu, 9 Januari 2013.
Peluang siswa dari keluarga miskin untuk masuk RSBI juga tetap diakomodasi. Pemerintah kota bahkan ikut menanggung biaya personal siswa dari keluarga miskin. Pembebasan biaya masuk RSBI di Surabaya ini memang sudah diatur dalam APBD 2012 Kota Surabaya tahun lalu.
"Anggarannya langsung dalam APBD. Untuk sistem pencairan dan pertanggungjawabannya menggunakan peraturan wali kota (perwali)," kata Rudi Winarko. Kebijakan serupa diterapkan di Malang dan Jember.
Di Surabaya, terdapat tiga sekolah menengah pertama berstatus RSBI, yakni SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 26. Sedangkan pagu RSBI total sebanyak 950, terinci SMPN 1 dan SMPN 6 masing-masing ada 342 kursi dan SMPN 26 sebanyak 266 kursi.
Untuk sekolah menengah atas berlabel RSBI, ada delapan sekolah dengan total 1.976 kursi. Terinci masing-masing SMAN 1 sebanyak 190 kursi, SMAN 2 342 kursi, SMAN 5 tersedia 342 kursi, SMAN 13 sebanyak 152 kursi, SMAN 15 memiliki pagu 418 kursi, SMAN 19 sebanyak 152 kursi, SMAN 20 disiapkan 152 kursi dan SMAN 21 memiliki 228 kursi.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menyatakan ingin tetap mempertahankan RSBI di kotanya meski Mahkamah Konstitusi mengharamkannya. Alasannya karena di Surabaya tak pernah ada diskriminasi penerimaan siswa oleh sekolah-sekolah RSBI di Surabaya. "Bukan masalah dari keluarga mampu atau tidak mampu, tapi yang dihitung adalah prestasi akademik,” kata Risma.
Risma mengusulkan semua siswa harus menjalani tes untuk bisa masuk RSBI. Selain itu, harus ada sistem agar siswa dari keluarga tidak mampu tetap diterima di RSBI. "Di RSBI juga ada kuota 5 persen untuk keluarga tidak mampu," tuturnya.
Salah satu orang tua murid, Arif, mengeluhkan RSBI yang seharusnya gratis malah menjadi ajang pungutan bagi para orang tua murid. "Banyak pungutan tidak wajar yang harus dibayarkan orang tua," ujarnya.
SONY WIGNYA WIBAWA
Berita terkait
FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah
3 Juni 2023
Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.
Baca SelengkapnyaMWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal
6 April 2023
Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.
Baca SelengkapnyaBangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa
5 Desember 2022
Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.
Baca SelengkapnyaSempat Diundur, Pengumuman Kampus Mengajar Angkatan 4 Diumumkan Besok 8 Juli 2022
7 Juli 2022
Pengumuman disampaikan pada 7 Juli 2022 melalui akun Instagram Kampus Mengajar.
Baca SelengkapnyaMA Menangkan Kemendikbud Terkait Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual
19 April 2022
MA menolak gugatan uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Baca SelengkapnyaIPB University Raih Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Versi Kemendikbud
17 Maret 2022
IPB University meraih nilai 94,41 dengan predikat sangat baik. Disusul oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan nilai 91,33 (sangat baik).
Baca SelengkapnyaKementerian Pendidikan Buka Pendaftaran Guru Penggerak, Cek Syaratnya
15 Maret 2022
Pendaftaran program guru penggerak dibuka pada 14 Maret hingga 15 April 2022. Seleksi ini terbuka untuk guru TK, SD, SMA, SMK, dan SLB.
Baca SelengkapnyaKementerian Pendidikan Sesalkan Konflik Rektor dan Dosen SBM ITB
10 Maret 2022
Kementerian Pendidikan meminta agar rektor dan dosen SBM ITB berdialog mencari solusi. Kemendikbud meminta agar tak mengorbankan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaMau Magang di Kantor Mas Menteri Nadiem Makarim? Ini Syarat dan Formasinya
4 Maret 2022
Kementerian Pendidikan yang dinaungi Nadiem Makarim membuka program praktik kerja lapangan dengan enam formasi seperti humas dan konten kreator.
Baca SelengkapnyaKementerian Pendidikan-INKA Targetkan 9 Bus Listrik Rampung untuk G20
2 Maret 2022
Kementerian Pendidikan dan PT INKA menargetkan pembuatan 9 bus listrik selesai dan dapat digunakan pada saat KTT G20 pada akhir 2022.
Baca Selengkapnya