TEMPO.CO , Jakarta: Letnan Jenderal Purnawirawan Suharto dan Zulkifli akhirnya bertemu penyidik Badan Reserse Kriminal setelah tiga kali mendatangi Markas Besar Polri. Suharto melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan pasal pemalsuan dokumen.
Pengacara Suharto, Muhammad Taufik Budiman, mengatakan kliennya melaporkan Mahfud MD dan delapan hakim lain karena telah memasukkan dokumen palsu ke dalam akta otentik berupa putusan hakim konstitusi. Jumat kemarin, Mahfud dilapor dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Desember lalu, mereka melapor ke Bareskrim, namun belum dituangkan ke dalam bukti penerimaan laporan. "Itu merupakan pelanggaran pidana," kata Taufik.
Mahfud dan kawan-kawan dituduh bertanggung jawab atas adanya keterangan palsu dalam putusan uji materi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengenai dana untuk Lumpur Lapindo, Jawa Timur. Mahfud bersama delapan hakim lainnya adalah hakim konstitusi dalam uji materi tersebut.
Adapun Suharto menggugat Pasal 18 tersebut karena dia keberatan bunyi pasal itu yang membebankan tanggung jawab kepada negara atas kerugian akibat lumpur Lapindo. Padahal kerugian tersebut seharusnya ditanggung oleh PT Lapindo Brantas Lnc, perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. Perusahaan ini menambang di lokasi Lapindo yang berujung munculnya banjir lumpur.
Pada 13 Desember lalu, MK menolak gugatan Suharto tersebut. MK menegaskan bahwa tanggung jawab PT Lapindo berada di dalam peta area terdampak lumpur. Sedangkan di luar peta terdampak tersebut menjadi tanggung jawab negara.
Taufik mengatakan putusan MK tersebut didasarkan kepada keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal Dewan tidak pernah hadir memberikan keterangan di dalam persidangan. Dewan dalam putusan tersebut mengatakan lumpur lapindo adalah bencana non alam karena gagal teknologi. "Keterangan itu yang dijadikan dasar oleh MK dalam membuat keputusan," kata Zulkifli.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan Kepolisian tentu akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. "Laporan tersebut pasti akan dipelajari oleh penyidik Bareskrim," kata Boy.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
46 menit lalu
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
Baca SelengkapnyaPengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
18 jam lalu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Baca SelengkapnyaPakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
21 jam lalu
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Baca SelengkapnyaUlas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
22 jam lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
1 hari lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaDianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
1 hari lalu
Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.
Baca SelengkapnyaCaleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
1 hari lalu
Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda
1 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.
Baca SelengkapnyaKelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1
1 hari lalu
Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaCaleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang
2 hari lalu
Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.
Baca Selengkapnya