PPP Jatim: Agum Gumelar Layak Menjadi Ketua Umum PPP

Reporter

Editor

Selasa, 13 Juli 2004 20:06 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Ketua DPW PPP Jawa Timur Masjkur Hasjim tidak setuju desakan sejumlah pihak agar menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Menurutnya, Jawa Timur lebih mendukung proses muktamar normal tanpa percepatan, yakni pada 2007 nanti. Namun dia setuju proses pergantian Ketua Umum PPP dipercepat asalkan atas keinginan Hamzah Haz sendiri. "Pada Muktamar V kemarin Pak Hamzah bilang akan memimpin PPP hanya sampai 2005. Kalau keinginan beliau tidak berubah Jatim tetap mendukung," kata Masjkur kepada Tempo News Room di kantornya, Selasa (13/7).Tentang kegagalan Hamzah meraup suara signifikan dalam pemilu presiden yang dijadikan alasan MLB, Masjkur melihat hal itu bukan karena kesalahan Hamzah. Menurut Masjkur, sedikitnya perolehan suara pasangan Hamzah - Agum lebih disebabkan hal teknis, yakni pelipatan kertas suara yang tidak menguntungkan calon nomor 5 tersebut. Bagi pendukung Hamzah di pedesaan yang masih tradisional, hal itu berpengaruh besar. ?Model pelipatan surat suara merugikan kami, karena foto calon nomor 5 tertutup oleh calon lain,? kata Masjkur tidak puas.Namun bila Hamzah benar-benar mundur dari kursi PPP pada 2005 nanti, Masjkur mengusulkan calon penggantinya ialah kader-kader partai yang sekarang menjadi Ketua Pimpinan Wilayah di daerah. Tapi bila ada keinginan partai dipimpin orang di luar PPP, Masjkur memilih Agum Gumelar sebagai pengganti Hamzah. Alasannya, meski berlatar belakang militer, Agum telah mau menjadi cawapres Hamzah. Selain itu hubungan Agum dengan intern PPP selama ini sangat baik. ?Saya kira Pak Agum cocok menggantikan Pak Hamzah memimpin PPP,? kata Masjkur.Disinggung tetang peluang Hasyim Muzadi menjadi Ketua Umum PPP seperti yang diusulkan anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP, Zein Badjeber, Masjkurtidak setuju. Menurutnya meski pernah menjabat Ketua Pimpinan Cabang PPP Malang dan pernah pula menjadi anggota DPRD Malang dari unsur PPP serta pernah menjadi juru kampanye PPP, Hasyim dianggap pernah punya dosa politik. Ketika masih menjabat Ketua PW NU Jatim, Hasyim menganjurkan warga nahdliyin memilih PKB yang saat itu baru dibentuk. Saat meninggalkan PPP untuk berkiprah di NU, Hasyim dianggap meninggalkan masalah di tubuh partai. "Pak Hasyim juga pernah menjelek-jelekkan PPP saat ceramah di Banyuwangi. Jadi dia sudah saya anggap masa lalu," kata Masjkur. Kukuh S Wibowo ? Tempo News Room

Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

39 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

42 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

42 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

42 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

43 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

59 hari lalu

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

3 Maret 2024

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.

Baca Selengkapnya

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

3 Maret 2024

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya