LSI: Publik Menginginkan Capres yang Melindungi Keberagaman  

Reporter

Editor

Zed abidien

Minggu, 23 Desember 2012 15:22 WIB

Sejumlah anggota Brimob berjaga dilokasi bangunan yang dibakar massa, di Desa Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura, Jatim, Kamis (29/12). ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia menyatakan mayoritas publik tak mempersoalkan perbedaan etnik dan agama dalam menentukan calon presiden.

"Berdasarkan survei yang dilakukan LSI kepada 440 responden di seluruh provinsi, 87,6 persen menginginkan munculnya calon presiden 2014 yang melindungi keberagaman," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam pemaparan hasil surveinya di Jakarta, Ahad, 23 Desember 2012.

Menurut Adjie, dalam sejarah presiden Indonesia, publik menilai hanya Soekarno dan Abdurrahman Wahid yang bisa mengakomodasi keberagaman primordial berbasis suku dan agama dan keberagaman ideologi. Dua-duanya dibenarkan oleh 80 persen responden.

Sedangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai 55 persen responden mampu melindungi keberagaman ideologi, namun hanya 41 persen melindungi keberagaman agama dan etnis. Sebanyak 67,5 persen menilai pemerintahan Yudhoyono tak maksimal dalam melindungi keberagaman. Hanya 23,4 persen yang menyatakan sudah maksimal, sedang 9,1 persen tak memberikan jawaban.

Menurut Adjie, mayoritas publik menginginkan munculnya presiden yang punya komitmen tegas dalam menjaga keberagaman, baik ideologis maupun primordial. Dari survei yang digelar pada 14-17 Desember itu, 54,49 persen responden bisa menerma pemimpin yang berbeda agama dan 80,37 persen menerima pemimpin perempuan. "Ini artinya publik sudah sangat terbuka, dan bisa menerima keberagaman."

Kehadiran seorang presiden yang peduli terhadap keberagaman, kata Adjie, diyakini akan menurunkan intensitas kekerasan yang terus meningkat sejak 1998 lalu. Pada periode 1998-2004, pada pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, terjadi 915 kasus dengan rata-rata 150 kasus per tahun. Jumlah ini meningkat pada pemerintahan Yudhoyono, 2004-2012, dengan 1.483 kasus, sekitar 210 kasus per tahun.

Besarnya kasus pada masa Yudhoyono, kata Adjie, disebabkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap keberagaman. "Peran seorang presiden sangat berpengaruh dalam membuat frekuensi kekerasan diskriminasi membesar atau mengecil," kata Adjie.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

19 jam lalu

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

Ada sejumlah tokoh yang didagang mau dalam Pilwalkot Bogor 2024, termasuk Sekpri Iriana Jokowi dan eks Wakil Wali Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Partai Golkar menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024

Baca Selengkapnya

Google Form, Apa Saja Fungsinya?

9 hari lalu

Google Form, Apa Saja Fungsinya?

Google Form platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir, survei, kuis, dan polling

Baca Selengkapnya

Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

9 hari lalu

Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan tentara Amerika tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di hutan Karawang.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Dipercayai Publik, IM57: Sudah Direncanakan untuk Pembubaran

11 hari lalu

KPK Tak Dipercayai Publik, IM57: Sudah Direncanakan untuk Pembubaran

IM57+ Insitute merespon temuan survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik kepada KPK. KPK, lembaga paling tidak dipercaya publik.

Baca Selengkapnya

Survei Indikator: 55,1 Persen Pendukung PDIP Tidak Setuju PSU Tanpa Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Survei Indikator: 55,1 Persen Pendukung PDIP Tidak Setuju PSU Tanpa Prabowo-Gibran

Sebanyak 55,1 persen pendukung PDIP tidak setuju dengan PSU tanpa Prabowo-Gibran. Begini rinciannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup hingga Senin, Sri Mulyani Siapkan Strategi Jaga Rupiah

11 hari lalu

Terkini: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup hingga Senin, Sri Mulyani Siapkan Strategi Jaga Rupiah

Penutupan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara diperpanjang hingga Senin, 22 April 2024 akibat erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

14 hari lalu

Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyebut hasil survei menunjukkan MK mengalami tren peningkatan efek sidang sengketa hasil pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Kecanggihan Rudal dan Drone Iran hingga Warga Israel Ogah Balas Iran

15 hari lalu

Top 3 Dunia: Kecanggihan Rudal dan Drone Iran hingga Warga Israel Ogah Balas Iran

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 17 April 2024 diawali oleh kabar kecanggihan drone dan rudal Iran yang mampu lewati dua negara sebelum tiba di Israel

Baca Selengkapnya

Survei: 74% Warga Israel Tentang Serangan Balik terhadap Iran

15 hari lalu

Survei: 74% Warga Israel Tentang Serangan Balik terhadap Iran

Hampir tiga perempat responden survei Universitas Hebrew Israel melihat perlunya mempertimbangkan tuntutan politik dan militer dari sekutu soal konfli

Baca Selengkapnya