TEMPO Interaktif, Mataram: Sedikitnya 5 dari 13 orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ditangkap di Pelabuhan Lombok Timur, berumur di bawah 15 tahun. Bupati Lombok Timur, Latief Madjid mengaku aparatnya di Dinas Tenaga Kerja Sumbawa kecolongan karena telah dibohongi oknum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Sumbawa. "Saya kecolongan. Kenapa aparat di Dinas Tenaga Kerjabisa kecolongan anak bawah umur bisa lolos mendaftarsebagai calon TKW," tegas Latief Madjid, saat ditemui di sebuah acara di Kantor Gubernur NTB, diMataram, Senin (12/7) siang.Para calon TKW ini ditangkap anggota Polres LombokTimur, saat turun dari kapal di Labuhan Lombok,Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (10/7) sore. Dari 24calon TKW itu, setelah diperiksa ada 13 orang yangtidak mempunyai dokumen resmi alias memalsukandokumen, dan sisanya ada 5 orang ternyata rata-rataanak bawah umur. Para calon TKW dikirim oleh dua PJTKI, masing-masingPT Levi Perkasa Bersaudara dan PT Binhasa MajuSejahtera yang membuka cabang di Kabupaten Sumbawa.Rombongan itu menggunakan bus dari Sumbawa menuju ke Jakarta. Mereka akan menjadi TKW ke negara-negara di Timur Tengah.Diduga kasus pemalsuan dokumen dan indentitas anakbawah umur ini, dilakukan pihak PJTKI yang kemudian disetujui aparat Dinas Tenaga Kerja. "Makanyamungkin aparat saya di Dinas Tenaga Kerja ada yangceroboh," papar Latief Madjid geram.Padahal, lanjut Latief Madjid, di Pemkab Sumbawatelah diterapkan Peraturan Daerah tentang perlindunganterhadap TKI/TKW. Perda itu telah diberlakukan sejak 2003, meskipun penerapannya belum efektif. Sementara itu, Kepala Balai Pengiriman dan PenempatanTenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Mataram, PurnomoRahardjo mengaku jengkel dengan ulah PTJKI nakal itu.Dia mengancam akan mencabut izin operasional PJTKItersebut jika memang terbukti mengirim calon TKW anakbawah umur. Apalagi, lanjutnya, dalam kasus itudirinya juga menemukan pemalsuan dokumen. "Jelas iniunsur pidana," papar Purnomo kepada Tempo News Room di Mataram, Senin (12/7) siang.Purnomo mengakui, tindakan untuk menjatuhkan skorsing hingga mencabut izin operasional PJTKI itu, sudah dilakukan. Yaitu untuk tahun 2003 ada 8 PJTKIyang dijatuhi skorsing, antara Januari-Juni 2004 sudah ada 4 PJTKI juga dijatuhi skorsing. "Tapi kasus ini sangat berat. Saya akan melaporkan langsung ke Menteri Depnakertrans, agar proses pencabutannya cepat," imbuhnya.Namun, sebelum menjatuhkan skorsing, pihaknya akanmemeriksa dahulu, siapa yang melakukan kesalahan.Sebab jika pemalsuan dokumen itu, kemungkinan adaketerlibatan dari oknum di Dinas Tenaga Kerja Sumbawasendiri dan bekerja sama dengan aparat desa/kelurahanserta dengan staf di PJTKI. "Kalau perlu saya nantiatas nama PB2TKI yang akan melaporkan kasus pemalsuanke polisi," tandasnya.Sekarang ini di NTB tercatat ada 107 PJTKI yangberoperasi. Namun dari jumlah itu hanya sekitar 60PJTKI yang aktif, diantaranya yang berkantor pusat diMataram tidak lebih dari 10 buah dan sisanya adalahkantor cabang, yang tersebar di Mataram, Lombok Timur,Lombok Tengah dan Sumbawa.Sujatmiko - Tempo News Room