TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bakal memberikan sanksi kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yang tidak melaporkan absen dirinya dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Senin lalu. "Saya akan peringatkan," kata Gamawan saat ditemui dalam acara puncak peringatan Hari AIDS di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa, 11 Desember 2012.
Kemarin, empat gubernur, termasuk Alex, tidak hadir dalam penyerahan DIPA di Istana Negera. Selain Alex, gubernur yang tidak hadir dalam pembagian DIPA, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., dan Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani. Hal ini sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jengkel.
Padahal, pembagian DIPA seharusnya diikuti 33 gubernur. Setiap gubernur diberikan anggaran yang harus dijalankan pada tahun anggaran 2013. Presiden langsung menanyakan kepada setiap wakil gubernur perihal ketidakhadiran atasan mereka. Apalagi acara ini sangat penting lantaran penyerapan proyek baru sekitar 72 persen dari DIPA.
Sedangkan ketidakhadiran Gubernur Sani hanya ditanya sekilas kepada sang wakil, Soerya Respationo. Tidak sampai 10 detik, Presiden menyerahkan DIPA. "Kalau Gubernur Kepulauan Riau, beliau baru operasi leher, baru operasi di Jerman," kata Gamawan. Gubernur Syahrul tidak hadir karena ada kerabat yang meninggal. Hanya Gubernur Sjachroedin yang tidak jelas alasan ketidakhadirannya.
Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Irene Camelyn Sinaga, menjelaskan, ketidakhadiran Alex Noerdin di Istana Negara bukan mengada-ada. Saat ini Alex dalam rangka menghadiri pertemuan bisnis dengan sejumlah perusahaan di Amerika Serikat.
Kepergian Gubernur Alex pun, kata Irene, atas sepengetahuan Kementerian Dalam Negeri. "Gubernur berangkat ke Amerika dalam misi bisnis antara Sumatera Selatan dan pengusaha di sana. Rencananya sudah terjadwal 1,5 bulan yang lalu," katanya ketika dihubungi dari Jakarta.
Namun, menurut Gamawan, Alex tidak dalam rangka tugas ketika terbang ke Amerika Serikat pada Senin, 10 Desember 2012. Alex pernah meminta izin ke negeri Abang Sam, tapi untuk 3-8 Desember. "Ternyata kemudian tidak jadi berangkat, dan diundurkan menjadi 9-16 Desember. Ini yang tidak dilaporkan," kata Gamawan.
ARYANI KRISTANTI | PARLIZA HENDRAWAN
Berita terpopuler:
Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa
Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya
Bupati Aceng ''Ditawari'' Wanita-wanita Ini
Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai
SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
5 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
8 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
46 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
52 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya