Pegawai Kejaksaan di Daerah Kampanye Anti-Korupsi  

Reporter

Kamis, 6 Desember 2012 15:23 WIB

Aktivis Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi (CICAK) membentangkan spanduk raksasa di sisi utara gedung KPK, Jakarta, Minggu (25/11). Spanduk rasaksa ini digelar oleh CICAK untuk memperingati hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Bojonegoro - Sekitar 30 pegawai Kejaksaan Negeri Bojonegoro turun ke jalan melakukan kampanye anti-korupsi. Mereka membagi-bagikan stiker berisi seruan anti-korupsi ke masyarakat memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia yang jatuh pada Minggu 9 Desember 2012.

Stiker simpatik itu dibagi-bagikan langsung oleh para pegawai Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Berseragam lengkap, para pegawai korps adyaksa itu menyebar di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bojonegoro. Seperti di Alon-alon, Jalan Untung Suropati, Jalan Kartini dibagikan ke para pengguna jalan.

Stiker yang dibagikan sekitar 1.500 lembar yang dibagi langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Musleh Rahman dan Kepala Kasie Pidana Umum Rahmad Wahyu Wijayanto. Pengguna jalan yang berada di traffic light di Alon-Alon Bojonegoro, diberi masing-masing satu stiker seruan Anti-korupsi.

Menurut Teguh, pengguna jalan di Alon-Alon Bojonegoro, bahwa ini adalah bagian dari sosialisasi seriuan anti-korupsi. Namun, menjadi menarik karena dilakukan oleh aparat penegak hukum. “Ya, saya harap, Kejaksaan juga konsisten,” kata warga Kelurahan Ledok Kulon, Kota Bojonegoro ini, kepada Tempo, Kamis, 6 Desember 2012.

Kejaksaan Negeri Bojonegoro sendiri dalam enam bulan terakhir mendapat apresiasi dari masyarakat menyusul terungkapnya sejumlah perkara korupsi di Bojonegoro yang menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat penting di kabupaten ini. Di antaranya ditahannya mantan Bupati Bojonegoro Mohammad Santoso dan mantan Sekretaris Kabupaten Bojonegoro Bambang Santoso dalam kasus dugaan korupsi dana Blok Cepu.

Setelah itu menyusul ditahannya sejumlah pengurus klub Persibo Bojonegoro dalam perkara korupsi dana hibah Persibo senilai Rp 2 miliar. Juga ada 12 kepala desa di Bojonegoro dalam kasus Program Agraria Nasional (Prona) di sejumlah desa di kabupaten ini dan sejumlah perkara korupsi yang kini dalam pengusutan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tugas Utoto mengatakan, Hari Anti Korupsi sedunia menjadi bagian dari peringatan bagi aparat Pemerintah dan masyarakat akan pentingnya membiasakan budaya tidak menyimpang. “Kita mesti terapkan itu,” katanya singkat.

Mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua ini menyebutkan bahwa saatnya aparat penegak hukum konsisten dengan pekerjaannya. Paling tidak, ini sebagai upaya meningkatkan martabat aparat di mata masyarakat.

SUJATMIKO

Berita Terpopuler:

Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan

Wakil Jokowi di Solo Ingin Jadi Wali Kota Jakut

Pria Hobi Selingkuh Terlihat dari Wajahnya!

Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng

Begini Modus Penipuan ''Anak Anda Kecelakaan''

Berita terkait

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

1 hari lalu

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

Kejati Banten menahan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek breakwater Cituis.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

1 hari lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

1 hari lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

2 hari lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

2 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

2 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

2 hari lalu

Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif

KPK memeriksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Ada beberapa tersangka lain dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

2 hari lalu

61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal

Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

2 hari lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya