TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai tudingan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali terhadap Kedutaan Besar RI di Jerman justru menunjukkan DPR memang tak sungguh-sungguh menggelar kunjungan kerja.
"Kalau Marzuki tersinggung soal diunggahnya video kunjungan kerja DPR ke situs Youtube, itu sama saja dia mengakui kalau di sana mereka hanya jalan-jalan dan foya-foya," kata Sebastian saat dihubungi, Selasa, 27 November 2012.
Menurut Sebastian, jika DPR memang serius melakukan studi banding, Marzuki seharusnya tak perlu meradang video kunjungan mereka beredar di Internet. Marzuki, kata Sebastian, mestinya berterima kasih kepada pihak yang sudah membantu mensosialisasikan kegiatan DPR di Jerman.
"Video yang beredar tak perlu jadi masalah kalau memang DPR melakukan tugasnya secara sungguh-sungguh di Jerman. Mestinya mereka senang, dong, ada yang menyampaikan informasi ke publik, di Jerman mereka benar-benar bekerja," ujarnya.
DPR bertandang ke Jerman untuk studi banding masalah Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran. Menurut Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman, kunjungan DPR tidak direncanakan dengan baik dan salah alamat. PPI menilai institusi yang rombongan DPR sambangi tidak ada kaitannya dengan masalah keinsinyuran.
Deutsches Institut fur Normung (DIN) yang dikunjungi anggota DPR mengurusi standardisasi produk, bukan masalah keinsinyuran. Selain itu, DIN bukan lembaga negara atau pemerintahan.
Dalam pertemuan dengan DIN, sebagaimana terlihat dalam video yang diunggah ke Youtube, banyak anggota DPR tampak tidak memperhatikan pemaparan pihak DIN. Pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR pun sering kali tak relevan. Selain itu, isi pertemuan dianggap PPI biasa dan bisa didapatkan dengan mudah dari Internet.
Diunggahnya video kunjungan kerja DPR oleh PPI ke Youtube dianggap Marzuki sebagai upaya Kedubes RI di Jerman "mengerjai" anggota Dewan. Sebab, dalam pertemuan itu, tak ada anggota PPI yang hadir, melainkan staf Kedubes. Ia mengatakan sudah mengajukan protes ke Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
