TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, Hasyim Muzadi menyesalkan model kampanye calon presiden dan calon wakil presiden yang terlalu mengobral janji. Selama masa kampanye kali ini, kata Hasyim, terlihat banyak capres dan cawapres yang menjanjikan banyak hal kepada rakyat. Padahal, kata Hasyim, posisi presiden maupun wakil presiden nantinya tidak dominan dalam membuat kebijakan."Saya heran, capres dan cawapres dalam kampanyenya berjanji muluk-muluk. Tapi kita tidak bisa membatasi kebebasan orang, hanya saja saya tidak mau melakukan itu (mengobral janji) karena saya tahu kapasitas presiden dan wakil presiden belum keseluruhan dari sistem. Presiden dan wakil presiden adalah bagian dari sistem yang tidak bisa dengan sendirinya melakukan sesuatu tanpa hubungan dengan lembaga tinggi negara yang lain," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan usai silahturahmi dengan kiai dan tokoh dari PDIP di Yogyakarta, Minggu (27/6) malam.Hasyim Muzadi menyatakan keheranannya melihat model kampanye capres dan cawapres yang sering mengobral janji. Model kampanye yang mengobral janji seperi itu, kata dia, tentu tidak baik karena seolah-olah mereka merasa yakin dengan apa yang akan dilakukannya nanti. "Kalau saya tidak pernah berjanji karena kita tidak bisa memastikan," kata Hasyim.Sementara itu usai Doa Mujahadah di Pondok Pesantren Ploso Kuning Kecamatan Ngemplak Sleman, Hasyim Muzadi meminta agar warga NU yang berada di berbagai partai politik untuk pulang kandang. Jika selama ini banyak warga NU yang berkiprah di sejumlah parpol, kata Hasyim, maka pada pemilu 5 Juli nanti diminta untuk bersatu dan mendukung dirinya.Namun demikian, Hasyim meminta kepada warga NU agar tidak bingung dalam pemiku 5 Juli nanti. Saat ini, kata Hasyim, memang ada dua orang tokoh NU yang terlibat dalam pencalonan wakil presiden, yaitu dirinya sendiri dan Sholahuddin Wahid. "Terserah mau pilih Sholah atau mau pilih saya, silakan pilih mana yang disukai," kata Hasyim.Syaiful Amin - Tempo News Room
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.