Muhammad Hatta Tak Berniat Somasi Dahlan  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 13 November 2012 17:13 WIB

Menteri BUMN dan mantan Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Hatta tidak berencana menuntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan terkait dengan tudingan pemerasan yang diarahkan kepadanya. "Hanya akan menghabiskan energi," kata Hatta kepada Tempo, Selasa, 13 November 2012.

Sebelumnya, Dahlan Iskan pada Rabu pekan lalu menyampaikan surat yang berisikan nama-nama dan kronologis yang terkait upaya pemerasan terhadap sejumlah perusahaan pelat merah. Kemarin, Dahlan juga kembali mengirimkan surat kedua kepada Badan Kehormatan DPR.

Ketua BK, Muhammad Prakosa, seusai rapat internal di kompleks parlemen, Senayan, membenarkan surat tersebut merupakan revisi terhadap nama-nama yang sudah disampaikan Dahlan dalam suratnya Rabu pekan lalu.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan alasan perubahan ini kemungkinan besar karena Dahlan menerima informasi yang tidak tepat. Menurut dia, ketidaktepatan informasi ini menjadi persoalan serius karena menyangkut nama anggota DPR.

Menurut Prakosa, Dahlan hanya menyampaikan uraian singkat alasan revisi ini. Meskipun demikian, Prakosa tidak bersedia mengungkapkan siapa saja nama-nama yang direvisi Dahlan Iskan. "Itu rahasia," ujarnya.

Namun, dalam surat itu Dahlan disebut-sebut merevisi salah satu nama baru, yakni Muhammad Hatta, politikus Partai Amanat Nasional. Belum jelas bagaimana peran Hatta, yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu.

Akan tetapi, Hatta menegaskan, jika benar Dahlan menyebut namanya, berarti Dahlan sudah melakukan dua kali kesalahan. Pertama, Hatta tidak merasa pernah meminta jatah kepada BUMN. Alasan kedua dia tidak hadir waktu pertemuan tidak resmi dengan Direktur Utama PT Merpati pada 1 Oktober 2012. "Saya sedang di Klaten waktu itu," kata dia.

Menurut Hatta, tudingan itu sudah tidak berefek apa pun karena namanya berkali-kali dikaitkan dengan kasus korupsi. Namun, tidak ada satu pun yang bisa membuktikan keterlibatannya. Dia mengaku tidak akan meladeni tudingan Dahlan. "Saya malah tidak bisa fokus ke urusan yang lebih penting," kata dia.

Menurut Hatta, pemojokan dan tudingan negatif dari Dahlan belum mengganggu. Bahkan, menurut dia, jika terlalu sering diberitakan negatif, kebaikan akan datang kepadanya. Dia menegaskan tidak akan melayangkan somasi. Namun, jika Fraksi PAN berniat mensomasi Dahlan, dia akan mendukung. "Secara pribadi saya tidak perlu somasi," katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terkait

Laksamana Sukardi Akui Banyak Titipan ke BUMN

Soal Tudingan Dipo Alam, Ini Sikap Fraksi Demokrat

Komisi Pertahanan: Istana Rajin Lempar Bola Panas

Laksamana Sukardi: Langkah Dahlan Tepat, Cuma...

Hidayat Tantang Dipo Sebut Nama 3x24 Jam




Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 menit lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

3 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

7 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

22 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

23 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

23 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

23 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya