TEMPO.CO, Trenggalek - Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menolak tudingan lembaga DPR RI sebagai pemeras BUMN. Dia meminta nama-nama legislator yang tidak terbukti melakukan pemerasan direhabilitasi.
"Saya harus obyektif mengatakan, tidak betul bila dikatakan institusi DPR RI melakukan pemerasan," kata Edhie Baskoro atau biasa disapa Ibas dalam kunjungan kerjanya di Trenggalek, Senin, 12 November 2012.
Pernyataan itu disampaikan Ibas lantaran banyaknya pemberitaan tentang dugaan keterlibatan oknum Senayan yang melakukan pemerasan, seperti disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Jika memang ada anggota yang diindikasi terlibat, Ibas meminta dilakukan penyelidikan hukum secara transparan dan terbuka. Namun, jika tidak ditemukan pelanggaran, dia meminta dilakukan pemulihan atas nama-nama yang sudah terlanjur dipublikasikan.
Secara kelembagaan, DPR RI akan memberikan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti terlibat. Demikian pula partai akan melakukan hal yang sama. "Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum bisa disampaikan dan dibuktikan tanpa menimbulkan kegaduhan, kegelisahan, yang malah bisa mempergaduh antar-institusi," katanya.
Prinsip yang sama akan dilakukan, termasuk pula kepada legislator Partai Demokrat, jika hal itu memang terbukti. Hanya saja, kata Ibas, sanksi tersebut harus didahului dengan pemeriksaan dan penyelidikan. Apalagi DPP sudah menerima laporan tersebut dari Fraksi.
