TEMPO.CO, Bojonegoro - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Brigadir Jenderal Eddi Sumantri, mengatakan, polisi siap mewaspadai potensi gangguan keamanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro. Polisi menyatakan akan mendeteksi upaya provokasi dan menindak tegas pelaku yang ingin mengacaukan pelaksanaan pemilu.
”Ya, kami sikat jika ada provokator,” kata Eddi di sela acara apel pengamanan Pilkada Bojonegoro di kantor Kepolisian Resor Bojonegoro, Kamis, 8 November 2012.
Menurut Eddi, polisi memiliki tahapan untuk pengamanan massa, terutama pada pelaksanaan Pilkada. Di antaranya, melakukan tindakan pencegahan, mengumpulkan informasi intelijen, dan mendeteksi perusuh. Yang jelas, polisi sudah punya prosedur tetap untuk menindak para perusuh yang kerap berkerumun di antara massa.
Ia meminta polisi tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Dalam situasi seperti ini, para tokoh masyarakat juga pemuka agama sebaiknya menunjukkan peran mereka sebagai tokoh pemersatu. Selain itu, masyarakat diminta untuk menghubungi polisi jika ada persoalan di lapangan.
Dia mencontohkan, di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, polisi sudah terbiasa untuk pengamanan di lapangan. Di antaranya, melengkapi persenjataan standar untuk membendung pengerahan massa, kendaraan taktis, water cannon, dan sebagainya.
Selain itu, polisi harus bersikap netral dengan calon pada Pilkada ini. Dengan status polisi sebagai pihak yang netral, maka tindakannya akan kian mengundang hormat di mata masyarakat. Sebab, jika polisi ceroboh dengan ikut mendukung salah satu calon itu, akan mengurangi rasa hormat masyarakat atas polisi. “Itu berarti polisi pengkhianat,” kata dia.
Saat ini, Bojonegoro dalam status siaga satu. Setiap polisi yang dinas di kantor kepolisian resor dan kepolisian sektor juga melakukan piket bersama. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro, Ajun Komisaris Polisi Rahmat Setyadi, memerintahkan anggotanya untuk menggunakan fasilitas komunikasi, seperti telepon selular dan sejenisnya. Termasuk juga laporan situasi keamanan pada masa tenang dan pasca-pencoblosan.
Dalam pelaksanaan Pilkada Bojonegoro, total polisi yang diturunkan sebanyak 1.031 personel. Dengan perincian, 300 dari anggota Brigade Mobil Polda Jawa Timur. Kemudian 551 anggota Polres Bojonegoro, anggota Polres Lamongan 30 orang, anggota Polres Tuban 30 orang, dan sisanya dari anggota TNI Angkatan Darat.
Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro mengungkapkan, jumlah dalam daftar pemilih tetap Bojonegoro 2012 sebanyak 1.038.378 suara. Para pemilih ini tersebar di 430 kelurahan/desa di 27 kecamatan di seluruh Bojonegoro. Sedangkan jumlah penduduk di kabupaten paling barat Jawa Timur bagian utara ini sebanyak 1,4 juta lebih.
Menurut Ketua KPU Bojonegoro Munzar Fahman, pelaksanaan pencoblosan Pilkada Bojonegoro sudah ditetapkan pada Sabtu, 10 November 2012. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 2.602 unit.
SUJATMIKO
Berita Terpopuler:
Pemberontak Suriah Terkesima Rokok Indonesia
Di Istana, Mega-SBY Belum Juga Bertegur Sapa
Soeharto Dinilai Tak Layak Menjadi Pahlawan
Alasan Pengusaha Enggan Naikkan Upah Buruh
Marzuki Alie: Dahlan Pemberani, Jangan Takut
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
13 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
2 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya