Eks Kepala PPATK Bongkar Calo Anggaran Via Twitter  

Senin, 29 Oktober 2012 10:52 WIB

Mantan Ketua PPATK Yunus Husein, saat mengikuti fit and proper test calon dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 13 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein kini rajin membagi informasi di media sosial. Akunnya @yunushusein sering berkicau soal praktek korupsi dan calo anggaran di Indonesia. Kebetulan dia kini aktif sebagai Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (Pukau) Indonesia.

Pada Ahad, 28 Oktober 2012, akun Yunus berkicau soal maraknya praktek sunat bantuan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Semua bantuan Kemendikbud dan Kemenag kepada sekolah di Belik, Pemalang, dan Bantar Kawung, Brebes disunat 10-40 % oleh calo, yaitu politisi atau orang dalam," demikian cuit akun @yunushusein.

Akibat bantuan yang disunat, sekolah terpaksa menerima bantuan yang jumlahnya tidak sesuai. "Kalau tidak mau dipotong, sekolah tidak akan menerima bantuan. Mereka terpaksa menandatangani kuitansi bantuan atau pertanggungjawaban senilai 100%, walaupun kenyataannya bantuan hanya diterima 60%," kicau akun itu lagi.

ANANDA PUTRI

Berita Terpopuler:
Soekarno: Bahasa Jawa Jangan Jadi Bahasa Nasional

Tokoh Nasionalis ini, Kakek dari Dian Sastro

Jokowi: Sekarang Saya Jadi Orang Betawi

Dahlan Akan Buka Oknum DPR Peminta Jatah ke BUMN

Ribuan Warga Lampung Bentrok, Tiga Orang Tewas

Berita terkait

Kepala PPATK Pertama Yunus Husein jadi Saksi di Sidang Haris Azhar, Jaksa Protes

2 Oktober 2023

Kepala PPATK Pertama Yunus Husein jadi Saksi di Sidang Haris Azhar, Jaksa Protes

Sidang pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidianty kembali digelar di PN Jakarta Timur

Baca Selengkapnya

Yunus Husein Setuju Satgas Illegal Fishing Dibubarkan, Asal

10 Mei 2019

Yunus Husein Setuju Satgas Illegal Fishing Dibubarkan, Asal

Wakil Ketua Satuan Tugas atau Satgas Anti Illegal Fishing 115, Yunus Husein, tidak mempermasalahkan jika satgas yang ia pimpin harus dibubarkan.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri

4 Mei 2019

KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri

KPK mengeluarkan permintaan cegah untuk Wali Kota Dumai agar tidak berpergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Minta Pemerintah Daerah Tak Tergoda Makelar Anggaran

10 Desember 2018

Sri Mulyani Minta Pemerintah Daerah Tak Tergoda Makelar Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal keberadaan makelar anggaran yang kerap memberi janji kepada pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Kepala Daerah Baru Rawan Diincar Calo Anggaran

7 Mei 2018

Sri Mulyani: Kepala Daerah Baru Rawan Diincar Calo Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kepala daerah baru kerap menjadi incaran calo anggaran.

Baca Selengkapnya

Ketua BPK Terjerat Panama Papers, Yunus: Selisik Motifnya  

14 April 2016

Ketua BPK Terjerat Panama Papers, Yunus: Selisik Motifnya  

Nama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis tercantum dalam dokumen Panama Papers. Yunus Husein minta diselisik motifnya.

Baca Selengkapnya

Pejabat yang Terseret Panama Papers Disarankan Mundur Bila...  

14 April 2016

Pejabat yang Terseret Panama Papers Disarankan Mundur Bila...  

Dari penelitian The Egmont Group (asosiasi PPATK sedunia),salah satu modus pencucian uang adalah offshore conversion.

Baca Selengkapnya

Jepang Bingung, Setya Novanto Tiba-tiba Lobi Beli Pesawat  

17 November 2015

Jepang Bingung, Setya Novanto Tiba-tiba Lobi Beli Pesawat  

Para diplomat Jepang heran Setya membicarakan pembelian pesawat bukan dalam forum resmi.

Baca Selengkapnya

Illegal Fishing, Silver Sea 2 Diduga Terafiliasi dengan Benjina

3 Oktober 2015

Illegal Fishing, Silver Sea 2 Diduga Terafiliasi dengan Benjina

Tim Satgas bekerja sama dengan penegak hukum lain agar peristiwa lepasnya kapal MV Hai Fa tidak terulang lagi.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Para Pesohor Enggan Ikut Seleksi Pimpinan KPK

25 Juni 2015

4 Alasan Para Pesohor Enggan Ikut Seleksi Pimpinan KPK

Ada 234 orang mendaftar seleksi calon pimpinan KPK dan sebagian besar didominasi oleh advokat, pegawai negeri sipil, dan dosen.

Baca Selengkapnya