TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat didesak segera mendesain penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Selain untuk menghemat penyelenggaraan pemilu, pemilukada nasional juga diyakini bisa meminimalisasi konflik di tingkat masyarakat.
"Tahapannya bisa dimulai serentak di tingkatan provinsi," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2012. Menurut Siti, pelaksanaan secara serentak di level lokal untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota penting untuk menguji menuju pemilukada yang dirancang dilakukan bersamaan di seluruh Indonesia.
Menurut Siti, jika pemilukada langsung dilakukan secara bersamaan di seluruh provinsi di Indonesia, hal itu justru akan mengkhawatirkan. Siti tidak bisa membayangkan bagaimana instrumen hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara bisa menyelesaikan persoalan jika terjadi kisruh pasca pemilukada. Dia menjelaskan, setelah terbukti efektivitasnya di level lokal untuk memilih gubernur atau bupati/wali kota, tahapan pemilu serentak bisa dilakukan di level nasional.
Siti meminta Dewan bisa menghasilkan peraturan tentang pemilukada yang lebih komprehensif. Dia mengkritik beberapa undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang selalu berubah sejak 1999 hingga saat ini. "Harus bisa membuat peraturan yang filosofis," kata dia.
Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pemilukada, Abdul Malik Haramain, menyatakan untuk mendesain pemilukada serentak adalah dengan melihat kalender politik. Selain itu, faktor yang keserentakan yang mesti diperhatikan adalah apakah pada tingkat eksekutif dengan legislastif atau serentak pada tingkat nasional atau daerah.
RUU Pemilukada yang disampaikan pemerintah, salah satu konsep yang disetujui semua fraksi. Konsep itu adalah payung hukum pemilukada serentak selama setahun sejak masa berakhirnya kepala daerah. "Apakah dimajukan atau dimundurkan setahun," kata Malik.
Malik menyatakan, salah satu alasan pelaksanaan pemilukada serentak adalah efisiensi bagi penyelenggara pemilu serta untuk menekan anggaran yang dikeluarkan. Namun, dia tidak sepakat jika jabatan gubernur dipilih oleh anggota DPRD. Menurut dia, jika kondisi ini terjadi, maka prinsip efisiensi menjadi tidak berarti.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan sejumlah pemilukada yang seharusnya dijadwalkan pada 2014 dimundurkan menjadi Oktober 2013. Jika ini direalisasikan, maka setidaknya ada 43 pemilukada yang diselenggarakan serentak pada bulan tersebut. Opsi kedua adalah memundurkan pemilukada pada hingga 2015. Jika ini dilakukan, maka ada 279 pemilukada yang dilakukan serentak pada 2015.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya