TEMPO Interaktif, Surabaya:Koordinator Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Didik Prasetiyono menegaskan, satu lembar surat suara pemilu presiden yang ditemukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur merupakan surat suara otentik yang dicetak di salah satu percetakan yang ditunjuk KPU Pusat. Untuk itu, KPU Jatim menindaklanjutinya dengan melaporkan kasus ini ke polisi. Kami telah menyampaikan penemuan surat suara ini kepada Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Jatim, Kombes Pol. Heru Setiawan. Selanjutnya, polisi yang akan mengusut kasus ini, termasuk memeriksa KIPP sebagai pihak yang mendapatkan surat suara itu, kata Didik, di Sekretariat KPU Jatim, Jumat (11/6) sore. Selain itu, tambah Didik, pihaknya juga telah melaporkan kasus ini kepada Ketua Panwaslu Jatim Donny Kadnezar dan juga ke KPU Pusat. Pada kesempatan itu, Didik didampingi tiga anggota KPU Jatim lainnya, yakni Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo, M. Nabiel, dan Arief Budiman. Hadir pula Kordinator KIPP Jatim Andreas Pardede, Pokja Monitoring KIPP Jatim Rikson Sihombing, serta Penanggung Jawab Percetakan Surat Suara PT Temprina, Yunasa. Rikson bercerita, KIPP Jatim menerima surat suara itu dalam amplop tertutup, serupa surat kaleng, ke Sekretariat KIPP Jatim, akhir Mei. Saya tak ingat tanggalnya, yang jelas sebelum masa kampanye dimulai, ungkapnya. Surat itu tergeletak begitu saja di Sekretariat KIPP Jatim. Maklum, pada siang hari sekretariat kami kan sering kosong, paparnya. Semula, Rikson mengakui, KIPP Jatim ingin menutup kasus ini, namun karena tercium wartawan, akhirnya mereka mengungkapkannya juga. Atas kejadian itu, Didik menyatakan, berdasarkan evaluasi KPU Jatim, ada tiga kejadian yang memungkinkan surat suara itu beredar, yakni adanya kelalaian pada percetakan, kelalaian pada pihak ekspedisi, dan juga kemungkinan adanya pencurian surat suara.Yunasa, dari pihak percetakan, membantah kalau surat suara itu berasal dari PT Temprina. Kami mendapatkan surat perintah untuk mencetak surat suara dari KPU pada 31 Mei, dan praktis baru bekerja pada 1 Juni, urainya. Meski tak urung, peristiwa ini membuat Yunasa berdebar-debar juga, terlebih karena pada pemilu legislatif lalu pihaknya juga mendapat masalah dengan beredarnya surat suara yang dicetak Temprina sebelum waktunya. Di Jawa Timur, selain Temprina, ada satu perusahaan percetakan lain yang mendapat order pencetakan surat suara, yakni PT Dharma Anugerah Indonesia (DAI). Namun, PT DAI menerima surat perintah KPU pada 7 Juni dan baru bekerja pada 8 Juni. Jadi, melihat logika itu, kami pastikan surat suara itu bukan dari percetakan yang ada di Jawa Timur, tutur Didik. Didik menekankan, berdasarkan otorisasi yang telah dilakukan KPU dan pihak percetakan berdasarkan kode-kode rahasia pada surat suara itu, ia menyatakan surat suara itu sebagai surat suara otentik. Harap dibedakan pengertian surat suara otentik dan surat suara sah. Sebuah surat suara baru dinyatakan sah kalau telah ditanda-tangani KPPS. Jadi, misalnya, ada yang memasukkan surat suara yang ditemukan KIPP tadi ke kotak suara, tetap tidak sah dan tidak mempengaruhi penghitungan suara, karena tak ada tannda-tangan KPPS, jelasnya.Namun, ia menegaskan, surat suara otentik itu pun tidak pada tempatnya dipegang KIPP. Karena itu kami melaporkannya ke polisi, agar tidak sampai terjadi keresahan, tukasnya. Di hadapan wartawan Rikson menunjukkan bukti surat suara pilpres yang dikirim kepada KIPP Jatim itu. Namun, ia menolak menyerahkan bukti itu ke KPU Jatim. Kami sudah berjanji terlebih dahulu untuk menyerahkan bukti ini ke KIPP Pusat, dalihnya.Pada akhirnya, Didik malah menyimpulkan kasus ini hanya sebagai persoalan publisitas. Kami menganggap, karena yang beredar hanya selembar dengan modus seperti surat kaleng, maka hal ini tidak meresahkan, seperti halnya saat pemilu legislatif lalu ditemukan surat suara untuk daerah pemilihan Karang Anyar di Surabaya, toh tidak tersebar secara massal, ungkapnya enteng.Agus Raharjo - Tempo News Room