Dewan Pers Tak Menghukum Majalah Tempo

Reporter

Senin, 8 Oktober 2012 16:49 WIB

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kanan), dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan angkat bicara ihwal rekomendasi lembaganya yang disebarluaskan Hotman Paris Hutapea, pengacara Makindo dan pengusaha Gunawan Jusuf, soal pemberitaan majalah Tempo. Hotman mengklaim Dewan Pers menghukum berat majalah Tempo atas pemberitaan majalah itu tentang Gunawan Jusuf. "Tidak mungkin Dewan Pers menjatuhkan hukuman. Yang ada adalah mengingatkan atau rekomendasi," kata Bagir membantah pernyataan Hotman di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin, 8 Oktober 2012.

Rekomendasi Dewan Pers ini terkait pengaduan pengusaha Gunawan Jusuf melalui Hotman atas berita majalah Tempo edisi 26 Maret-1 April 2012 berjudul "Rochadi, Korban Sengketa Makindo", "Terjepit Sengketa Raja Gula", "Gugatan Dua Saudara", dan "Taipan Nyentrik di ST Regis". Hotman menyatakan Dewan Pers telah menghukum Tempo. Tak hanya itu, Hotman menyatakan Tempo harus melaksanakan keputusan Dewan Pers dengan memuat permintaan maaf sebanyak lima halaman selama tiga kali penerbitan berturut-turut, serta memasang iklan ukuran besar di Kompas yang seimbang dengan tulisan lima halaman tentang Gunawan Jusuf.

Menurut Bagir, ada pelanggaran yang sangat nyata jika Dewan Pers mencampuradukkan pelanggaran kode etik dengan pelanggaran hukum. "Kami tidak mencampuri masalah hukum. (Pernyataan Hotman) ini sudah keterlaluan," ujarnya. Karena itu, ia melanjutkan, pernyataan Hotman bahwa Dewan Pers menghukum media sangat keliru. "Kalau ini sebagai bentuk jualan (Hotman) ke klien-klien, janganlah. Jualan seperti itu sangat tidak layak."

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini juga menilai Hotman melakukan pembohongan publik yang luar biasa. Bagir mengakui hubungan antara advokat dan klien memang merupakan sebuah tuntutan kode etik. Tapi, selayaknya hal itu dilakukan dengan kemuliaan dan kehormatan. "Itulah pekerjaan profesional, sebagaimana saya menuntut wartawan untuk menjaga kehormatannya," ucap dia.

Hotman membantah disebut memanipulasi rilis Dewan Pers terkait kasus majalah Tempo. Hotman mengatakan bahwa ia hanya menggunakan bahasa yang lebih lugas. "Rekomendasi Dewan Pers itu wajib. Kalau wajib, ya sama dengan hukuman," katanya.

PRIHANDOKO | ANANDA BADUDU

Berita Terpopuler:

Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati

Sang ''Ndoro'' Pengendali Proyek

Polri: Kapolri Tak Perlu Tanggung Jawab

Cerita Para Penyidik yang Diteror Polisi

Ini Akibatnya Jika Bercinta Sambil Mengemudi

Berita terkait

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

6 jam lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

10 jam lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

14 hari lalu

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

16 hari lalu

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

21 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

24 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

24 hari lalu

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.

Baca Selengkapnya

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

25 hari lalu

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

Dewan Pers menilai substansi liputan Tempo tentang permainan pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) tak melanggar etik.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

26 hari lalu

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

Dewan Pers mengungkap motif penganiayaan oleh 3 anggota TNI AL itu. Korban dipaksa menandatangani 2 surat jika penganiayaan ingin dihentikan.

Baca Selengkapnya

Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal

26 hari lalu

Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal

"Dewan Pers akan memantau betul peristiwa ini, memastikan proses hukumnya berjalan, dan memastikan korban dalam perlindungan," ujar Arif Zulkifli.

Baca Selengkapnya