Presiden SBY (tengah) didampingi Panglima TNI Lasamana Agus Suhartono (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah pesimistis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mencopot Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo terkait perseteruan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya menduga Presiden SBY tidak berani mencopot Kapolri," kata Ketua Kaukus Antikorupsi DPD RI I Wayan Sudirta di kompleks parlemen, Senin, 8 Oktober 2012.
Sudirta khawatir, ketidakberanian Presiden SBY justru akan memicu kemarahan rakyat. Indonesia seharusnya belajar dari Hong Kong dalam memberantas korupsi. Pada awalnya, lembaga pemberantas korupsi harus berhadap-hadapan dengan institusi yang korup seperti kepolisian.
Di negara itu, presiden berpihak pada lembaga pemberantas korupsi untuk memberantas korupsi di tubuh kepolisian. "Apakah Presiden SBY tidak pernah belajar dari Hong Kong?" kata dia.
Sudirta menegaskan, KPK masih menjadi institusi terbaik untuk memberantas korupsi dibandingkan kepolisian dan kejaksaan. Kasus perseteruan Polri dan KPK dinilainya menunjukkan tidak adanya harmonisasi pemberantasan korupsi.
Konflik antara KPK dan Polri ini, kata Sudirta, makin menegaskan pemberantasan korupsi tidak didukung oleh semua pihak. "Tidak ada kesamaan langkah, dan yang terjadi saling jegal," kata dia.
Dia khawatir sikap Polri terhadap salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, adalah upaya untuk mencari-cari kesalahan. Dia khawatir, jika tidak dikawal oleh banyak pihak, kepolisian akan merekayasa kasus Novel. "Tidaklah aneh kepolisian merekayasa kasus," kata Sudirta.
