TEMPO.CO, Jakarta: Aksi polisi yang mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat malam lalu, justru semakin menguatkan dukungan kepada komisi antirasuah itu. Sepanjang kemarin, dukungan datang dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, hingga masyarakat umum. Sebaliknya, kecaman terhadap polisi terus mengental.
Di Bandung, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot jabatan Kepala Polri dari Jenderal Timur Pradopo. Presiden Mahasiswa Unpar Andrew Ryan Sinaga dalam orasinya mengatakan Timur bertanggung jawab atas penggerudukan kantor KPK oleh aparat Kepolisian Daerah Bengkulu, Polda Metro Jaya, dan Markas Besar Polri dua hari lalu.
Mahasiswa menilai Timur ikut bersalah karena membiarkan anak buahnya berupaya menangkap penyidik senior KPK, Komisaris Novel Baswedan. Upaya jemput paksa polisi digagalkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Alasan penangkapan Novel juga dinilai terlalu mengada-ada. "Copot Kapolri karena tak punya iktikad baik dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.
Desakan mencopot Kapolri juga disuarakan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Kanjuruhan Malang. Tindakan polisi tersebut dinilai mencederai hukum dan semakin menunjukkan kebobrokan Kepolisian. Mahasiswa juga menggelar pembacaan tahlil dan doa bersama untuk KPK. "Save KPK. Kami, rakyat Indonesia, di belakang KPK," teriak peserta.
Di Yogyakarta, puluhan orang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Gadjah Mada melakukan aksi keprihatinan di bundaran UGM. Koordinator kebijakan eksternal BEM KM UGM, Ahmad Rizky, yang memimpin aksi, mendesak Presiden mengambil langkah untuk membantu KPK. "Kami menyeru semua pendukung gerakan antikorupsi untuk segera memberikan solidaritasnya," kata dia.
Aksi juga berlangsung di Banda Aceh. Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) memprakarsai penggalangan dukungan masyarakat Aceh melalui Petisi Masyarakat Aceh Save KPK. Koordinator Mata, Alfian mengatakan petisi ini sebagai dukungan masyarakat Aceh akan pentingnya keberadaan KPK. "Kami juga meminta 17 wakil Aceh di Senayan bersuara dan melakukan kerja nyata menolak setiap upaya skenario pelumpuhan KPK."
Selain berbentuk aksi, dukungan ramai mengalir di dunia maya. Hingga semalam, situs hashtracking.com mencatat pembicaraan bertopik #saveKPK dalam situs jejaring sosial Twitter sudah diikuti oleh 1.462.116 orang dalam 24 jam.
Situs www.change.org bahkan menggalang petisi dukungan bertajuk "Serahkan Kasus Korupsi Polri ke KPK! Hentikan Pelemahan KPK!". Petisi yang dimotori aktivis antikorupsi Anita Wahid, Teten Masduki, rohaniwan Benny Susetyo, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar ini sudah didukung sekitar 9.238 orang.
ANANDA BADUDU | EKO WIDIANTO | ADDI MAWAHIBUN IDHOM | ADI WARSIDI | RAJU FEBRIAN
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
6 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
7 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
12 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
15 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya