TEMPO.CO, Jakarta- Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch meyakini upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal terus berlanjut. Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan musuh KPK akan menggunakan cara legal maupun ilegal.
“Mereka pasti menggunakan segala kewenangannya untuk melemahkan KPK,” kata Emerson, saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Oktober 2012.
Emerson menduga upaya pelemahan dalam jangka pendek dengan menggagalkan proses rekrutmen penyidik internal KPK. Misalnya, dengan menggalang dukungan tak menyetujui KPK. Cara lain, dengan mengkambinghitamkan KPK dengan mengisukan komisi itu tebang pilih menangani korupsi.
Menurut Emerson, upaya pelemahan bisa berasal dari DPR. Dewan bisa melemahkan KPK dengan tiga hak yang melekat: anggaran, legislasi, dan pengawasan. Misalnya, dengan mengurangi anggaran KPK atau menekan komisi antikorupsi saat rapat kerja.
Upaya melemahkan KPK dirasa semakin kuat belakangan ini. Antara lain dengan penolakan DPR atas rencana pembangunan gedung komisi antirasuah dan revisi Undang-Undang KPK yang memangkas kewenangan lembaga itu.
Emerson mengatakan, dukungan publik sangat dibutuhkan menghadapi pelemahan ini. “Kalau publik tak sadar, ya repot,” katanya.
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
