TEMPO Interaktif, Bandung:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melakukan audit pemutakhiran kekayaan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres). Untuk itu KPK akan menjalin kerja sama dengan lembaga atau auditor independen. Komisi berharap audit itu selesai sebelum pemilu 5 Juli.Mudah-mudahan, sebelum pemilu audit itu sudah selesai, ujar Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, kepada wartawan, di Bandung, Sabtu (5/6). Sehari sebelumnya, di Jakarta, Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, mengungkap ikhwal pentingnya pemutakhiran kekayaan capres/cawapres tersebut. Erry menyatakan target audit selesai sebelum pemilu karena sejumlah kalangan merasa butuh bahan pertimbangan saat mencoblos nanti. Untuk itu, pihaknya berusaha untuk menangkap aspirasi tersebut. Menurut Erry, dalam pemutakhiran kekayaan itu, akan sangat bagus bila ada capres/cawapres yang berinisiatif datang ke KPK dan secara terbuka minta agar komisi segera memeriksa kekayaannya. Itu akan menjadi bahan yang sangat bagus bagi kampenye mereka, dan kita akan menyambut gembira bila ada capres/cawapres yang mau melakukan hal itu, kata Erry.Senyampang pemilu belum terlaksana, KPK kembali mengharapkan masukan dari berbagai pihak jika ada informasi yang berkaitan dengan kekayaan capres/cawapres. Seberapapun dangkalnya informasi tersebut tetap saja membantu kerja komisi. Erry menjamin, jika ada informasi masuk dan sumbernya minta agar identitasnya dirahasiakan, komisi akan melindungi sumber tersebut. Bahkan, untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang masuk, pihaknya akan memasukkan semua data ke komputer, dan menghancurkan berkas-berkas tertulis. Berkait dengan lembaga atau auditor yang akan digandeng, Erry belum bisa memastikan. Akan tetapi, bisa saja auditor itu berasal dari BPKP, auditor swasta independen, atau pelacak aset. Tenaga keseluruhan yang dibutuhkan, termasuk dari KPK sendiri, diperkirakan sebanyak 20 orang. Nantinya, masing-masing capres/cawapres akan diaudit oleh dua orang dan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Kita sedang memikirkan betul soal jadual dan jumlah auditor in, kata Erry. Dwi Wiyana - Tempo News Room