TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia for Global Justice menilai pemerintah tak berpihak pada isu kesehatan dengan membuat regulasi rokok yang hanya mengatur tata niaganya.
"Aturan yang dibuat pemerintah adalah seperangkat regulasi yang berisikan tentang pengetatan produksi, standarisasi bagi industri, merek dan label yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan," kata peneliti IGJ, Salamuddin Daeng, melalui rilis pada Rabu, 19 September 2012.
Menurut Daeng, aturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tembakau yang dibuat berdasarkan masukan pemerintah daerah hanya akan memperkuat dominasi perusahaan rokok asing. Saat ini, kata Daeng, perusahaan rokok dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Cina sedang fokus menggarap pasar rokok di Indonesia.
Cina adalah produsen tembakau dan rokok terbesar di dunia. "Sekitar 35-40 persen pasar tembakau global dikendalikan oleh Cina," kata Daeng.
Adapun Amerika merupakan produsen terbesar lainnya dimana perusahaan-perusahaan asal negara adi daya tersebut sangat agresif dalam menguasai perusahaan tembakau nasional di berbagai negara. "Salah satu yang paling agresif adalah Philiph Morris," katanya.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan rancangan aturan tembakau tidak akan mengganggu pekerja rokok di dalam negeri. "Justru malah melindungi petani rokok yang dipermainkan pabrik-pabrik," kata Nafsiah ketika ditemui seusai acara puncak Pekan ASI Sedunia di Balai Kartini, Rabu, 19 September 2012. Ia berpendapat aturan ini sebagai salah satu perwujudan dari gerakan Indonesia Sehat.
Nafsiah tetap akan memproses rancangan aturan itu. Pasalnya berdasarkan catatan selama penelitian dua dasawarsa terakhir, terjadi kenaikan jumlah laki-laki perokok di Indonesia dari perokok 53% menjadi 76%. Pertumbuhan itu, paparnya, disebabkan karena produsen rokok terus berpromosi secara gencar sementara pemerintah tidak memberikan batasan. RPP tembakau itu sangat penting untuk segera disahkan mengingat perlindungan untuk generasi muda.
Saat ini, kata Nafsiah, RPP itu sudah tinggal pengesahan menteri koordinator dan presiden. Ia memastikan PP ini akan keluar pada tahun ini.
SUNDARI
Berita terkait
Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan
56 hari lalu
Faisal Basri menyatakan perusahaan rokok memiliki lobi-lobi yang kuat di lingkungan Istana dan pembuat undang-undang.
Baca SelengkapnyaProdusen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok
56 hari lalu
Benny mengklaim industri rokok hanya melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui jalur-jalur yang legal.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok
57 hari lalu
Jokowi sempat ogah membahas masalah rokok bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Disebut punya kedekatan dengan industri rokok.
Baca SelengkapnyaTerkini: Daftar Bisnis Panji Gumilang Selain Al Zaytun, Jembatan Rel Lengkung LRT Jabodebek Salah Desain?
3 Agustus 2023
Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah bisnis milik Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang menjadi sorotan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo Minta Industri Rokok Prioritaskan Tembakau Petani dan Batasi Impor, Ini Sebabnya
3 Agustus 2023
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta industri rokok memprioritaskan menyerap tembakau hasil produksi petani lokal.
Baca SelengkapnyaLintasan Waktu Rokok Linting, Tingwe dan Kerabatnya
12 Mei 2023
Keberadaan cikal bakal rokok di Tanah Air telah ada sejak era 1600-an. Hal ini seiring masuknya tembakau ke wilayah Nusantara.
Baca SelengkapnyaGagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'ruf
26 November 2022
Menurut Ifdhal Kasim, kabinet Jokowi - Ma'ruf tidak hadir selama ini dalam menangani masalah epidemi rokok di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu
5 November 2022
Febrio Kacaribu memaparkan berbagai pertimbangan atas ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaBandara Kediri Rp 10,8 Triliun Ditargetkan Rampung 2023, Gudang Garam: Bukan Exit Strategy
17 September 2022
Pembangunan Bandara Kediri dipastikan tidak berkaitan dengan kondisi penjualan rokok oleh Gudang Garam.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Industri Vape Rumahan Diperkirakan Tertahan, Apa Penyebabnya?
11 Agustus 2022
Pemasukan cukai dari industri vape di Bandung tahun ini diperkirakan lebih tinggi ketimbang tahun lalu.
Baca Selengkapnya