TEMPO Interaktif, Jakarta:Tiga pejabat militer, yaitu Wiranto, Prabowo, dan Syafri Syamsudin diduga bertanggung jawab terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.Demikian dikatakan Abdul Hakim G. Nusantara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) usai diskusi pelatihan HAM tingkat dasar untuk aparatur negara Selasa (25/5) di Habibie Center. Abdul Hakim menambahkan, dulu waktu menjabat, ketiga pejabat tersebut tidak mampu melindungi hak-hak rakyat. "Bagaimana sekarang jika mau menjabat lagi. Kita tentu tidak mau hal-hal tersebut terulang lagi," ujarnya.Hanya saja, kata Abdul Hakim, kewenangan Komnas HAM terbatas sebagai penyelidik, sehingga Komnas HAM hanya memberikan rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menyebut seseorang sebagai tersangka atau bukan dan bersalah atau tidak, karena ini adalah kewenangan hakim pengadilan.Yang perlu digarisbawahi, kata Abdul Hakim, Komnas HAM telah mengidentifikasi peristiwa dan siapa-siapa yang bertanggung jawab dan atas hasil penyelidikan tersebut Komnas HAM telah menyerahkan ke Jaksa Agung. "Usul saja ke DPR agar Komnas HAM memiliki kewenangan yang lebih besar," katanya ketika ditanya peran Komnas HAM jika Jaksa Agung tidak mau meneruskan kasus ini.Badriah - Tempo News Room
Pemilihan UmumPemilu Presiden 2014Kerusuhan Mei 1998Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAMKejaksaan Agung | Jaksa AgungLetjen TNI (Purn) Prabowo Subianto | PrabowoWiranto
Berita terkait
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
43 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
1 Maret 2024
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
1 Maret 2024
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaSBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
29 Februari 2024
Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya
28 Februari 2024
Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur
28 Februari 2024
Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaSBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?
20 Februari 2024
Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaTren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo
14 Februari 2024
Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?
Baca Selengkapnya
