Sejumlah pengunjukrasa dari Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi menolak konser Lady Gaga di depan Kedubes Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (25/5). AP/Dita Alangkara
TEMPO.CO, Yogyakarta – Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, berpotensi mengancam demokrasi.
“Isi RUU itu represif dan bisa melanggar hak asasi manusia, terutama hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat,” kata Hendro Muhaimin, peneliti pada Pusat Studi Pancasila UGM, Selasa 14 Agustus 2012.
Pada dasarnya, kata Hendro, RUU ini menempatkan masyarakat sipil sebagai ancaman keamanan dan politik. Berdasarkan itu, RUU ini memberi ruang pada pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan.
Dia menilai kekerasan yang dilakukan sejumlah ormas tidak bisa dijadikan dasar pembenaran untuk melegitimasi keberadaan RUU ini. “Akar kekerasan itu adalah lemahnya penegakan hukum, bukan ormasnya,” kata Hendro. Untuk itu, dia menyarankan substansi RUU Ormas direvisi.
