TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad, mengatakan proses tahapan Pemilihan Gubernur Jawa Timur akan mulai dilaksanakan mulai Februari 2012. "Atau tujuh bulan sebelum pemungutan suara yaitu 29 Agustus 2013 mendatang," kata Andry kepada Tempo, Senin 6 Agustus 2012.
Andry mengatakan, pada Februari mendatang proses sosialiasi, pendaftaran, dan pembentukan petugas pemilihan kecamatan (PPK), kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), serta verifikasi daftar pemilih sudah mulai dilakukan. "Saat ini, kami bekerja untuk merancang finalisasi rencana kegiatan belanja," ujar dia.
KPU, lanjut dia, memutuskan mempercepat jadwal pelaksanaan Pilgub Jawa Timur satu bulan lebih cepat dari rencana semula. Percepatan ini menjawab rencana Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya meminta Pilkada Jawa Timur ditunda hingga 2015 karena berdekatan dengan Pemilihan Umum 2014. Pilgub Jatim mendatang berbarengan dengan Pilkada di Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Madiun, dan Mojokerto.
Jadwal pemungutan, menurut Andry, telah disampaikan kepada KPU Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Gubernur Jawa Timur. "Pertimbangan kami banyak dan Agustus adalah waktu paling pas untuk putaran pertama dan Oktober jika ada putaran kedua (pemilu)," ujar dia.
Andry menerangkan alasan pemilihan pilgub pada Agustus sudah tepat. Menurutnya, tidak dipilihnya Pilgub pada Juli 2013 karena saat itu KPU kota/kabupaten sedang memverifikasi calon untuk pemilihan legislatif. Sementara jika Pilgub digelar September 2013, saat itu puluhan ribu warga Jatim sedang mengikuti ibadah haji.
Anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid, mengatakan keputusan ini diambil bersama-sama dengan kota-kabupaten di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada pada 2013.
"Kementerian Dalam Negeri meminta pemungutannya ditunda pada 2015 alasannya Pilkada digelar enam bulan sebelum pemilu legislatif,” kata Nadjib. Namun, pada Agustus belum masuk enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif sehingga diyakini tidak akan mengganggu.
DINI MAWUNTYAS
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
52 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya