TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menetapkan lima tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi tahun 2011.
"Sudah ditetapkan sejak tanggal 1 Agustus 2012," kata Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Anang Iskandar saat ditemui di kantornya, Kamis, 2 Agustus 2012.
Anang memaparkan, tiga tersangka adalah anggota Kepolisian, yaitu Brigadir Jenderal DP, Ajun Komisaris Besar TR, dan Komisaris LGM. Sementara dua tersangka lain adalah pemenang tender berinisial BS dan SB.
"Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah dikirimkan ke Kejaksaan Agung kemarin," kata Anang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Boy Rafli menyatakan Brigjen DP berperan sebagai pejabat pembuat komitmen, AKBP TR adalah panitia lelang, dan Kompol LGM adalah Bendahara Korps Lalu Lintas. Dua tersangka sipil adalah Direktur Citra Mandiri, BS, sebagai pemenang tender dan Direktur Inovasi Teknologi Indonesia, SB, sebagai perusahaan subkontraktor.
"Dalam waktu dekat akan ditahan, sekarang yang polisi ada di kantor Badan Reserse Kriminal Polri," kata Boy.
Boy menyatakan kelima tersangka ini diduga telah melakukan kejahatan dengan memperkaya diri dan menyebabkan kerugian negara. Akan tetapi, jenderal bintang satu ini tidak menjelaskan modus dan proses kejahatan yang terjadi.
"Patut diduga korupsi, proses tendernya sesuai aturan, tapi kami akan lihat hal yang terjadi dalam tender dan pengadaan," kata dia.
Berkaitan dengan tersangka kasus yang sama di Komisi Pemberantasan Korupsi, Boy menyatakan, polisi tidak akan mengusut ulang tersangka tersebut. Polisi juga akan bicara dengan KPK mengenai penetapan tersangka ini agar lebih efektif.
Boy juga menyatakan bahwa Polri menangani kasus ini dari bawah, yaitu proses pengadaan. Sedangkan KPK lebih skala besar dan menetapkan dari atas.
"Kita dari bawah, yaitu pemenang tender. Inspektur Jenderal Djoko Susilo pemegang kuasa anggaran, jauh dari mekanisme penyidikan Polri," kata Boy.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait:
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (I)
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (II)
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (III)
Lika-liku Kasus Simulator SIM Versi Polisi (IV)
Satu Jenderal Polisi Lagi Jadi Tersangka
Polisi Langgar Wewenang KPK
Gubernur Tersangka, Agenda Akpol Berantakan
Berita terkait
Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali
6 jam lalu
Polri menyatakan kendaraan listrik untuk pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 telah siap digunakan.
Baca SelengkapnyaBareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
9 jam lalu
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus manipulasi data menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data untuk menipu.
Baca SelengkapnyaTak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?
15 jam lalu
Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?
Baca SelengkapnyaPolri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023
17 jam lalu
Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAncaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba
19 jam lalu
Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.
Baca SelengkapnyaSoal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
2 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
2 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
3 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
3 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya