TEMPO.CO, Jakarta - Ditetapkannya Gubernur Akademi Polisi, Inspektor Jenderal Djoko Susilo, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alat simulator surat izin mengemudi mengancam keberlangsungan sejumlah agenda akademi yang telah dipersiapkan untuk tahun ini.
"Banyak agenda Akpol yang terancam batal," kata sumber Tempo yang juga salah satu pengajar di akademi yang tidak ingin disebutkan namanya, Rabu, 1 Agustus 2012.
Sumber itu mengatakan, salah satu agenda yang dapat dipastikan batal adalah kunjungan Djoko ke Mesir. Terlebih lagi, KPK sudah mengajukan status cekal ke luar negeri kepada mantan kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri tersebut.
Sumber ini mengatakan agenda Djoko ke Mesir tersebut terkait pengenalan akademi polisi sebagai Center of Excellence and World Class Police Academy.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan cegah ke luar negeri bagi mantan Kepala Korp Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Pencegahan ini setelah Djoko ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi alat simulator pengujian surat izin mengemudi (SIM) pada 27 Juli lalu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan keputusan cegah diambil setelah KPK melakukan gelar perkara dan menilai kasus itu layak naik ke tahap penyidikan. "Karena kasus ini memerlukan kecepatan, maka diuruslah segala sesuatu terkait upaya lain misalnya pencegahan," ujarnya.
ISTMAN MP
Berita terkait:
Djoko Susilo ''Menghilang''
Polisi Dinilai Hambat Tugas KPK
Djoko Susilo Sudah Dicegah ke Luar Negeri
24 Jam Lebih, Petugas KPK Tertahan di Korlantas
Pelapor Korupsi Simulator SIM Siap Buka-bukaan
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
6 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
21 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya