TEMPO Interaktif, Ambon: Tokoh agama, pemuka masyarakat, para ketua RT dan RW sekelurahan Kuda Mati, yang dijadikan markas FKM/RMS kecamatan Nusaniwe, Ambon, bertemu dengan Gubernur Maluku Albert Ralahalu dan para pejabat di Muspida Maluku. Pertemuan diselenggarakan di Markas Polda Maluku pada Rabu (28/4) malam pukul 19.00 WIT. Pada pertemuan tersebut dibacakan empat butir pernyataan sikap tentang kerusuhan yang melibatkan pengikut FKM/RMS pada Minggu 25 April 2004. Empat poin pernyataan adalah menolak separatisme; menolak stigma bahwa warga Kristen adalah FKM/RMS; meminta TNI dan Polri menanggani kerusuhan secara tuntas sesuai hukum yang berlaku; meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian arif dan bijaksana demi terciptanya suasana aman di Maluku. Hadir pada pertemuan itu, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Syarifudin Suma, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Bambang Sutrisno, Kajati Maluku Masridjinin dan Wakil Gubernur Maluku Mohammad Abdullah Latuconsina. Mochtar Toewe - Tempo News Room
Berita terkait
Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan
14 Februari 2023
Pilot Susi Air dikabarkan masih disandera KKB. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sempat menyatakan darurat sipil diberlakukan di Papua.
Baca SelengkapnyaBagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.
Baca SelengkapnyaGagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Di Indonesia, darurat sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Baca Selengkapnya4 Fakta tentang Wacana Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua
12 Februari 2023
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, saat ini situasi Papua dalam status darurat sipil menyusul penyanderaan TPNPB-OPM
Baca SelengkapnyaKontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
11 Februari 2023
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR soal darurat sipil di Papua berbahaya bagi kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Pemerintah Tak Kepikiran Terapkan Darurat Sipil di Papua
19 Mei 2021
Menkopolhukam Mahfud Md menuturkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hanya kelompok kecil. Label teroris disebut hanya untuk individu.
Baca SelengkapnyaWisata Sejarah Jejak Portugis di Ambon, Papalvo Papalele Tak Pernah Ingkar Janji
21 Desember 2020
Papalele memainkan peran yang amat penting selama konflik Ambon terjadi pada 1999. Prinsipnya kemanusiaan, kepercayaan, dan kesetiaan.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi
1 April 2020
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil.
Baca SelengkapnyaAlasan Jokowi Munculkan Wacana Darurat Sipil Tangani Wabah Corona
31 Maret 2020
Jokowi meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi sehubungan dengan wabah Corona ini.
Baca SelengkapnyaTak Singgung Darurat Sipil, Jokowi Pilih Pembatasan Sosial
31 Maret 2020
Presiden Jokowi meneken peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar.
Baca Selengkapnya
