TEMPO.CO, Malang -- Zulaikah, 38 tahun, terbaring lemah tak sadarkan diri, kaget setelah layanan cuci darah di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuknya dihentikan. Pemegang layanan Jaminan Kesehatan Daerah ini gagal cuci darah karena Pemerintah Kabupaten Malang menunggak tagihan pembayaran pasien miskin.
"Dia langsung drop, beberapa kali layanan cuci darah dihentikan," kata Liana, ibu Zulaikah, Selasa, 31 Juli 2012. Jika tak menjalani cuci darah, Zulaikah mengalami sesak napas, nafsu makan turun, dan selalu mengeluh sakit di punggungnya. Setiap pekan, ia harus menjalani cuci darah.
Zulaikah adalah satu dari ribuan pasien yang gagal menjalani perawatan medis murah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejak dua pekan lalu, penderita gagal ginjal diliputi kecemasan setelah Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang menolak pasien pemegang surat pernyataan miskin (SPM).
Manajemen RSSA Malang menghentikan pelayanan warga Kabupaten Malang yang dirujuk melalui Jamkesda dan SPM. Sebab, Pemerintah Kabupaten Malang menunggak biaya perawatan hingga Rp 11,8 miliar. "Pelayanan dibuka setelah utang dibayar," kata Direktur RSSA Malang Basuki Bambang Purnomo.
Perinciannya, tahun 2011, dari total tagihan sebesar Rp 26 miliar, Pemerintah Kabupaten Malang membayar Rp 21 miliar. Pertengahan 2012, tagihan mencapai Rp 14,5 miliar, sedangkan yang terbayar Rp 7,7 miliar. Kasus ini tak hanya terjadi di Kabupaten Malang. Kejadian serupa juga menimpa enam kota dan kabupaten di Jawa Timur.
Koordinator Jaringan Kerja Anti-Korupsi (JKAK), Jawa Timur, Luthfi Jayadi Kurniawan, menilai, pemerintah gagal memenuhi hak dasar sektor kesehatan. Pemerintah dianggap tak memiliki skema penyusunan anggaran secara berjenjang. Meliputi program Jamkesmas menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jamkesda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, serta SPM dari APBD kabupaten dan kota.
"Penyusunan anggaran amburadul," katanya. Akibatnya, hingga pertengahan tahun, seluruh dana Jamkesda dan SPM habis. Seharusnya pemerintah menyusun indeks kebutuhan masyarakat yang dihitung berdasarkan potensi penggunaan dana pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Selain itu, JKAK mencium aroma korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut. Korupsi diduga terjadi di rumah sakit penerima Jamkesda dan SPM, serta Dinas Kesehatan yang mengeluarkan SPM. Rumah sakit menggelembungkan tagihan biaya perawatan pasien Jamkesda dan pemegang SPM.
"Penggelembungan tagihan bisa berselingkuh dengan Dinas Kesehatan," katanya. Sementara inspektorat jarang melakukan pengawasan secara mendetail dan masyarakat tak bisa mengontrol langsung proses tersebut. Untuk itu, ia mendesak agar pengawasan penggunaan anggaran diperketat.
Bupati Malang Rendra Kresna menginstruksikan dibentuk tim investigasi untuk mengusut penyalahgunaan dana tersebut. Ia mencurigai terjadi kebocoran penggunaan dana Jamkesda dan SPM. "Harus diusut. Jangan bobol lagi, penerima SPM harus diseleksi," ujarnya.
Rendra menemukan fakta banyak pasien yang secara ekonomi mampu, namun mereka pura-pura miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis. Bahkan pengajuan SPM dilakukan oleh calo. "Jika ada pelanggaran, harus ditindak," perintah Rendra.
Kecurigaan Rendra beralasan. Dari total 641 ribu peserta Jamkesmas, total klaim pembayaran biaya pengobatan sebesar Rp 3,5 miliar. Sementara dari peserta SPM sebanyak 4.100, total tunggakan mencapai Rp 7,8 miliar. Mekanisme untuk mengeluarkan SPM pun diperketat. Pemerintah Kabupaten Malang menurunkan bidan desa untuk ikut mengawasi ke lapangan.
Senasib dengan Zulaikah, Galih Arabi, 17 tahun, tertunduk lesu menunggu cuci darah di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen. Tak bisa dibayangkan jika pemerintah tak menganggarkan dana kesehatan bagi mereka.
Galih putus sekolah di sekolah menengah kejuruan Blitar. Ia tak bisa melanjutkan pendidikan setelah tubuhnya digerogoti penyakit kronis. Dana dari pemerintah menjadi tumpuan hidup warga Jatiguwi, Sumberpucung, ini. "Kalau tak bisa cuci darah, nyawa bisa melayang," katanya lemah.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
2 hari lalu
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
4 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
7 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaBantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker
10 hari lalu
Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.
Baca SelengkapnyaAlasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara
11 hari lalu
Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.
Baca SelengkapnyaBanyak dibutuhkan di Bidang Asuransi, Mengenal Profesi Aktuaris
14 hari lalu
Menjadi seorang aktuaris memang tidak mudah karena dalam pekerjaannya mengaplikasikan beberapa ilmu sekaligus seperti matematika hingga statistika.
Baca SelengkapnyaHSBC Indonesia dan Allianz Life Luncurkan Asuransi Warisan, Khusus untuk Nasabah Premier
15 hari lalu
HSBC Indonesia dan Allianz Life meluncurkan produk asuransi berbentuk warisan atau Premier Legacy Assurance untuk nasabah premiernya. Produk perencanaan warisan ini dikonsep sebagai solusi perlindungan sekaligus dukungan terhadap kehidupan keluarga nasabah yang sejahtera di masa depan.
Baca SelengkapnyaHipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik
21 hari lalu
Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.
Baca SelengkapnyaKCIC Periksa Kesesuaian Tiket Penumpang Whoosh untuk Kebutuhan Pemberian Asuransi Perjalanan
34 hari lalu
Apabila data yang diisi pada tiket tidak sesuai dengan identitas aslinya, maka penumpang Whoosh tersebut tidak ter-cover oleh asuransi.
Baca Selengkapnya3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes
37 hari lalu
Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?
Baca Selengkapnya