TEMPO.CO, Yogyakarta - Universitas Negeri Yogyakarta berencana memanfaatkan sebagian dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk beasiswa mahasiswa kurang mampu.
Rektor UNY Rokhmat Wahab mengatakan dana senilai Rp 26 miliar itu akan dipakai untuk membiayai beasiswa bidik misi 227 mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ujian tulis. "Sebagian lagi kami arahkan untuk peningkatan kualitas laboratorium dan biaya riset," kata Rokhmat, Ahad, 22 Juli 2012.
Dengan demikian, total mahasiswa baru peraih beasiswa bidik misi UNY mencapai 1.027 orang. Langkah itu berkaitan dengan belum jelasnya alokasi tambahan beasiswa bidik misi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), yang semula 30 ribu menjadi 40 ribu mahasiswa.
Sebab, 10 ribu beasiswa bidik misi tambahan di APBN-P masih mendapat tanda bintang atau belum pasti pencairannya. Padahal, di dalamnya, ada 300-an daftar usulan beasiswa UNY dari jalur tulis. "Ada 227 beasiswa bidik misi dan 73 sisanya beasiswa mandiri," kata dia.
Menurut Rokhmat, pemerintah perlu serius menyusun konsep pengelolaan alokasi BOPTN dengan menjaring aspirasi dari banyak kampus negeri. Dia mencontohkan, penerapan aturan biaya kuliah tunggal memerlukan transisi selama empat tahun agar tidak menghambat perkembangan kampus-kampus negeri yang memiliki skema pembayaran kuliah tidak tunggal.
Proses transisi itu, kata dia, tidak menjadi masalah jika ada bantuan BOPTN yang nilainya sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi negeri. "Pembagian jatah bantuan juga perlu merata, sesuai dengan kebutuhan tiap PTN. Jangan sebagian besar mengalir ke PTN bekas BHMN (Badan Hukum Milik Negara) saja agar ketimpangan di antara puluhan PTN di Indonesia tak membesar," ujar dia.
Universitas Gadjah Mada yang memperoleh jatah BOPTN sebanyak Rp 90 miliar memilih untuk mengalokasikan dana itu untuk membebaskan mahasiswa baru dari pungutan SPP satu semester di awal kuliah.
Rektor UGM Pratikno mengatakan langkah tersebut merupakan komitmen kampusnya mendorong pemerintah agar serius membahas konsep alokasi dan pengelolaan BOPTN di kampus-kampus negeri. "Makin besar dana bantuan pemerintah itu, makin bisa memperluas akses mahasiswa kurang mampu ke PTN-PTN," kata dia.
