TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Ruhut Sitompul, menilai permintaan gedung baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus didukung. Sebagai lembaga yang lahir untuk memberantas korupsi, katanya, tidaklah wajar permintaan KPK itu ditahan-tahan.
"KPK ibarat anak gadis yang sangat dicintai banyak orang. Jadi kenapa mesti ditahan-tahan permintaannya. Toh, masyarakat juga mendukung," katanya di gedung DPR, Selasa, 16 Juli 2012. Apalagi kinerja KPK selama sudah baik. Semestinya permintaan KPK bisa direalisasikan.
Sebelumnya, Komisi Hukum memblokir anggaran tahap pertama pembangunan gedung baru KPK senilai Rp 61,1 miliar dengan memberikan tanda bintang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPK tahun ini. Dana itu bagian dari proyek tahun jamak pembangunan gedung KPK senilai Rp 225,712 miliar.
Akibat pemblokiran itu, KPK kebanjiran sumbangan untuk pembangunan gedung. Tercatat ratusan juta uang yang terkumpul. Jika terwujud, kantor baru KPK akan terletak di lahan 8.924 meter persegi di Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung itu akan menampung sekitar 1.394 pegawai.
Meski terus mendapat ganjalan dari anggota DPR lain, Ruhut tetap bangga dengan KPK. "Sejak era Presiden Megawati, belum ada koruptor yang ditangkap KPK. Bisa bebas murni. Sekarang semuanya kena. Kalau saya, apa pun yang diminta, saya kasih. Lagi pula keamanan KPK berbeda dengan gedung lain."
Ruhut juga bilang, Demokrat menjadi salah satu fraksi yang sangat mendukung permintaan tersebut di DPR. Namun, apa mau dikata, dukungan fraksinya di parlemen tidak cukup menggalang dukungan agar permintaan KPK segera dipenuhi.
"Walaupun kami partai pemenang, kalau berbicara di DPR, kami tetap kalah. Kita cuma 23 persen, kalah juga pastinya." Berbicara yang berkaitan dengan korupsi, haruslah serius. "Rakyat miskin karena koruptor," ujar Ruhut.
