TEMPO.CO , Jakarta: Kapasitas gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melampaui batas. Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengibaratkan kantornya seperti warung Internet. "Sudah kayak warnet. Meja kursi, meja kursi. Belum lagi berkas-berkas. Sudah tidak layak lagi," ujar Johan ketika mengisi seminar "Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia", bertempat di Universitas Mercu Buana, Sabtu, 7 Juli 2012.
Johan mengatakan tugas memberantas korupsi yang harus dilakukan KPK belum didukung oleh fasilitas yang memadai. Apalagi saat ini harapan untuk mendapatkan gedung baru semakin sulit. Sementara bangunan lama sudah tidak memenuhi. Kapasitas gedung KPK hanya 400 orang, sedangkan jumlah pekerja KPK mencapai 600 orang.
Johan menuturkan harusnya KPK sudah mendapatkan gedung baru. Meski sudah mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Keuangan, ujar Johan, DPR belum menyetujui pembangunan gedung tersebut. "Sampai saat ini masih dibintangi anggota dewan yang terhormat," ujar Johan.
Di sisi lain dia menuturkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih tinggi. Pada 2011 IPK berada pada posisi 3,0. IPK ini naik dari 2009 dan 2010 yang pada posisi 2,8. Indeks tersebut sedikit di bawah Thailand. Sedangkan Malaysia sudah melaju di angka 4,5 dan Singapura sekitar 9,00.
Deputi Rektor Universitas Paramadina Wijayanto mengatakan KPK seharusnya memang mendapat gedung baru dan juga pegawai baru. Ia mencontohkan lembaga pemberantasan korupsi di Hong Kong. Dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, Hong Kong mempunyai 1.200 pegawai anti rasuah. Sedangkan KPK seharusnya minimal memiliki pegawai penyapu 8.000 orang untuk menangani 259 juta jiwa. "Tapi KPK hanya punya 600 orang, itu pun termasuk penyapu gedung, tidak hanya penyapu korupsi," ujar Wijayanto.
SUNDARI
Berita terkait:
DPR Dinilai Persulit Gedung KPK
KPK Tolak Sumbangan CMNP
Duit Sengketa Obligasi PT CMNP Disumbangkan ke KPK
Menkeu Sudah Setujui Anggaran Gedung KPK
KPK Tak Bisa Pakai Gedung Lama
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
11 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
11 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
17 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
20 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya