Aksi Massa di Cirebon dan Indramayu Protes Kelangkaan Minyak
Reporter
Editor
Senin, 14 Juli 2003 09:39 WIB
TEMPO Interaktif, Cirebon:Kelangkaan minyak tanah menyulut munculnya gerakan massa di Cirebon dan Indramayu, Senin (7/1). Sejumlah organisasi massa, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik menggelar unjuk rasa di DPRD setempat. Mereka menuntut mundur Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Dirut Pertamina Baehaqi Hakim dan Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Ketiga pejabat tersebut dinilai tidak mampu mengatasi masalah kelangkaan minyak tanah yang semakin menjadi-jadi selama dua pekan ini. Ketua Umum Presidium Ikatan Sarjana Teknik Dan Manajemen Industri, Soenoto, mengatakan ketiga pejabat itu tidak layak terus bertahan. "Kelangkaan minyak berdampak pada kenaikan harga barang pokok lain. Rakyat kembali menjadi korban," tegas Soenoto yang juga menjabat Ketua Asosiasi Meubel Indonesia itu. Aksi massa di Cirebon dimotori Pemuda Demokrat, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain mendatangi Kantor DPRD Cirebon, mereka mendatangi Polresta Cirebon. "Kedua lembaga itu hanya berpangku tangan," kata Ketua GMNI Egi Bachrudin kepada Tempo News Room. Wakil Ketua DPRD Cirebon, Sunaryo, yang menerima pengunjuk rasa, mengakui kalau dewan kesulitan mengidentifikasi sumber masalah kelangkaan minyak tanah. Dia berjanji DPRD Cirebon akan segera memanggil pejabat Pertamina. Sementara di Indramayu, aksi unjuk rasa dilakukan tujuh lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium LSM Indramayu (KLI), yakni Greenland, Pelangi Bahari, KPPI (Komite Pemuda Peduli Indonesia), YPSDA (Yayasan Pengembangan Sumber Daya Alam), Gempuling, PSDABM dan Humanit. KLI mendesak agar Direktur Utama PT Pertamina, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kapolri mundur dari jabatan. Pengunjuk rasa juga menuntut Bupati Indramayu mengambil langkah-langkah cepat untuk menanggulangi kelangkaan minyak tersebut. "Kami meminta agar persoalan minyak tanah segera teratasi. Rakyat kecil semakin terperosok dalam kesulitan," kata juru bicara KLI, Dudung AR. (Ivansyah)
Berita terkait
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
36 menit lalu
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.