Lagi, KPK Periksa Anak Buah Dendy Prasetya  

Reporter

Editor

Kamis, 5 Juli 2012 11:14 WIB

Anggota Komisi VIII dari fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar (kiri) bertemu Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kanan), seusai memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 2 Juli 2012. Zulkarnaen Djabar menjelaskan tentang kesiapan dirinya untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama senilai Rp 35 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Satu per satu karyawan perusahaan milik Dendy Prasetya, tersangka korupsi pengadaan Al-Quran, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini, komisi antikorupsi kembali memeriksa karyawan PT Perkasa, Fanny Arianty. Selasa lalu, KPK memeriksa Direktur Teknik dan Operasional PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara Imam Faozi dan Muhamad Alfian. "Dia (Fanny) diperiksa untuk kedua tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Kamis, 5 Juli 2012.

KPK menetapkan Dendy dan ayahnya, Zulkarnaen Djabar, anggota Badan Anggaran DPR dari Partai Golkar, menjadi tersangka korupsi Al-Quran pada Jumat pekan lalu. KPK menduga kuat keduanya telah menerima suap sebesar Rp 4 miliar dari dua proyek di Kementerian Agama. Keduanya disangka dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Dendy adalah Direktur Utama PT Perkasa. Di situs resmi perusahaan, yang tercatat sebagai komisaris adalah Elzarita. Tak hanya di Perkasa, Dendy juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia. Perusahaan ini juga terkait dengan proyek Al-Quran di Kementerian Agama.

Dalam konferensi pers minggu lalu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan Zulkarnaen berperan mengarahkan oknum di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam agar perusahaan PT Adhi Abdi Aksara Indonesia menjadi rekanan proyek pengadaan Al-Quran 2011. Zulkarnaen juga mengarahkan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang 2012.

Anggota Komisi VIII DPR ini juga mengarahkan oknum di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam agar perusahaan PT BKM menjadi rekanan proyek pengadaan alat laboratorium komputer madrasah tsanawiyah 2011.

Sumber Tempo di penyidik KPK mengatakan penyuap Zulkarnaen adalah seorang pengusaha berinisial K. Dia berkaitan dengan rekanan pemenang tender proyek pengadaan Al-Quran di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada APBN 2011 dan 2012, serta proyek pengadaan alat laboratorium komputer di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. "Dia ini yang bertugas mengumpulkan duitnya dari perusahaan," kata sumber tersebut.

Sebelumnya, KPK berjanji mengumumkan nama penyuap itu minggu ini. Namun juru bicara KPK, Johan Budi S.P., yang kembali dikonfirmasi mengatakan KPK belum menetapkan tersangka penyuap Zulkarnaen dalam kasus korupsi Quran. "Kalau bukan Kamis, nanti Jumat akan disampaikan," kata Johan.

KPK juga berencana memeriksa Zulkarnaen pekan depan. "Jadwal pastinya saya belum tahu," kata Johan.

Pengacara Zulkarnaen, Muhammad Ismail, mengatakan kliennya siap menghadapi tuduhan rasuah tersebut. "Sebagai seorang nasionalis dan mantan aktivis, Pak Zulkarnaen akan memberikan penjelasan," kata Ismail di gedung DPR.

RUSMAN PARAQBUEQ

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

20 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

21 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

21 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

22 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

1 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya