Jimly: Koin Gedung KPK Tamparan Keras bagi DPR  

Reporter

Editor

Kamis, 28 Juni 2012 15:16 WIB

Dua aktifis menghitung koin usai melakukan aksi galang koin, untuk pembangunan gedung KPK, di Jalan Diponegoro, Pamekasan, Jatim, (28/6). Penggalangan koin tersebut sebagai ungkapan keprihatinan mereka terhadap kondisi gedung KPK. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Ashiddiqie, menilai pengumpulan koin dari masyarakat untuk disumbangkan pembangunan gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan tamparan bagi DPR dan pemerintah. Pengumpulan koin itu merupakan kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pejabat eksekutif ataupun legislatif harus juga peduli," kata Jimly saat berada di Yogyakarta, Kamis 28 Juni 2012.

Uang koin yang dikumpulkan oleh rakyat itu, kata dia, juga tidak akan mencukupi untuk pembangunan gedung yang mencapai Rp 160-an miliar. Lagi pula KPK juga tidak bisa serta-merta menerima uang itu. Sebab itu juga disebut korupsi karena KPK adalah lembaga negera.

Uang yang memang dikumpulkan dari masyarakat itu sah-sah saja. Namun uang itu jika sudah diserahkan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ia melanjutkan, pembangunan gedung itu seharusnya tidak menjadi isu politik. Apalagi isu itu digiring menjadi konflik antara KPK dan Komisi III DPR. Memang secara obyektif KPK perlu gedung yang memadai.

Sebenarnya, banyak lembaga negara yang membutuhkan gedung. Seperti Badan Pengawas Pemilu dan instansi lain. Tetapi di sisi lain banyak pula lembaga yang banyak mempunyai gedung. Namun penggunaannya tidak produktif.

Jimly mencontohkan aset-aset gedung yang dikelola Kementerian Keuangan, yang banyak jumlahnya, tapi tidak optimal dalam pemanfaatannya.

"Seharusnya ada koordinasi antar-instansi untuk membahas ini. Kementerian Keuangan harus turun tangan. Jangan lihat soal gedung ini secara sektoral," kata dia.

Ia menyarankan semua pihak harus mendukung dan mempunyai komitmen dalam permasalahan rencara pembangunan gedung KPK tersebut. Di sisi lain KPK juga tidak diperbolehkan mengkoordinasi pengumpulan uang dari masyarakat untuk kebutuhan pembanginan gedung itu.

MUH SYAIFULLAH



Berita terkait
PPP Ngotot Minta KPK Cari Gedung Lain
PKS: Masih Banyak Fakir Miskin yang Perlu Disawer
Politikus Senayan Sebut KPK Provokatif
KPK Boleh Terima Sumbangan Masyarakat
Warga Malang Sumbang Koin untuk KPK

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

10 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

11 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

17 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

20 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya