TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menyatakan partainya tak akan ikut melakukan aksi saweran bagi pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan masih banyak kaum miskin yang lebih membutuhkan bantuan dibanding KPK. "Masih banyak orang miskin yang harus kami sawer," ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Kamis 28 Juni 2012.
Aksi saweran untuk pembangunan gedung KPK merebak dalam pekan ini. Aksi ini dipicu oleh keputusan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat yang menolak anggaran pembangunan gedung KPK. Padahal komisi antirasuah ini sudah meminta anggaran gedung sejak 2008.
Berbagai alasan disampaikan Komisi Hukum terkait dengan keputusan mereka ini. Di antaranya, karena KPK dianggap hanya lembaga ad hoc. Selain itu, komisi juga memandang pembangunan gedung KPK tak mendesak karena masih bisa menggunakan gedung pemerintahan lainnya.
Luthfi enggan mengomentari lebih jauh soal polemik gedung KPK ini. Menurut dia, PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan pembangunan gedung ini kepada anggota fraksinya di Komisi Hukum. "Itu urusan Komisi III, kami serahkan sepenuhnya kepada mereka," kata dia.
FEBRIYAN
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
2 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
6 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
20 jam lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
21 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
21 jam lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
22 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
23 jam lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaUsia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun
1 hari lalu
Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
1 hari lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya