TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh masyarakat menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi malam ini, 26 Juni 2012. Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia Teten Masduki, Romo Benny Susetyo, Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko, bekas hakim Asep Iwan Wiryawan, dan peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti, datang menyampaikan keprihatinan mereka terhadap belum turunnya anggaran pembangunan gedung baru KPK.
Kepada Ketua KPK Abraham Samad dan dua Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, mereka menyatakan akan sesegera mungkin menggalang dukungan untuk gedung baru lembaga antirasuah. Rencananya, rekening khusus akan dibuka untuk menampung sumbangan masyarakat. Rekening itu dikelola Indonesia Corruption Watch.
"Tidak ada salahnya masyarakat mewakafkan uangnya. Kami akan bikin jaringan. Barang, kambing, kerbau, sapi, kelapa, silakan disumbangkan. Saya sendiri akan menyumbang seekor domba karena saya peternak domba," kata Teten di Gedung KPK malam ini.
Selain mereka yang datang ke Komisi malam ini, ada pula sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi. Namun karena suatu hal, berhalangan hadir malam ini. Di antaranya Adnan Buyung Nasution, Imam Prasodjo, Burhanuddin Muhtadi, Anita Wahid, Buya Syafii Maarif, Komaruddin Hidayat, Yunus Husein, Yunarto Wijaya, Bambang Widodo Umar, Erry Riyana, Hanung Bramantyo, Saldi Isra, Mas Achmad Santosa, dan Komaruddin Hidayat.
Teten menilai tertahannya anggaran gedung KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat, memprihatinkan. Ia pun yakin, sikap DPR akan menuai kemarahan masyarakat. Apalagi, penolakan DPR ditengarai terkait upaya sistematis legislatif menggerus kewenangan KPK. Sebab jika ditelusuri, beberapa tahun terakhir Senayan terus berusaha menggembosi KPK.
"Kalau mereka mau mengklaim ingin mendukung KPK, adalah dengan mensupport sumberdaya KPK," kata Teten. "Yang kami lihat ini adalah rangkaian Komisi Hukum menghambat kerja KPK. Kalau menginginkan KPK lebih produktif tapi tidak mendukung pembangunan gedung baru, sama saja omong kosong."
Teten membandingkan kondisi KPK Indonesia dengan lembaga antikorupsi Hong Kong. Di Hong Kong, KPK didukung sumber daya manusia yang cukup. Anggaran untuk KPK Hong Kong mencapai 0,38 persen dari anggaran belanja nasional, dan jumlah pegawainya 1:200 dibandingkan jumlah pegawai negeri. Adapun anggaran untuk KPK Indonesia hanya 0,05 persen dari total anggaran negara per tahun, dengan jumlah pegawai 1:2 juta dibandingkan jumlah pegawai negeri.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya berharap permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. "Pimpinan KPK masih berharap 'pembintangan' (tanda belum bisa dicairkan) anggaran sejak dua tahun lalu segera dicabut," kata dia di kantornya, kemarin.
Pemerintah, kata Bambang, sebenarnya sudah menyetujui anggaran dari KPK. Kementerian Pekerjaan Umum pun sudah memberi rekomendasi luas gedung baru KPK nantinya 27 ribu meter persegi. Adapun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara menyarankan personel KPK ditambah dari 700-an orang menjadi 1200 orang.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Gedung Baru KPK Ditolak=Serangan Balik Koruptor
DPR Tahan Anggaran Gedung KPK Dua Kali
Politikus Senayan Ribut Gedung Baru KPK
Soal Gedung Baru KPK, Sikap Fraksi Masih Terpecah
Marzuki Bantah DPR Jegal Pembangunan Gedung KPK
