TEMPO Interaktif, Jakarta: Departeman Kehakiman dan HAM menyerahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang pemilihan umum (Pemilu) lanjutan kepada presiden, Senin (29/3). "Dengan payung hukum ini, pelaksanaan Pemilu di daerah tertentu bisa ditunda pelaksanaannya," kata Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departeman Kehakiman dan HAM, Abdul Gani Abdullah, di Jakarta, Senin (29/3). Menurut Abdul Gani, utamanya Perpu adalah mengatur penambahan salah satu pasal di dalam Undang Undang nomor 12/2003 tentang Pemilu, karena pada pasal 119 UU itu dikatakan, Pemilu lanjutan hanya dapat dilaksanakan dengan tiga alasan, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam. "Sementara itu, kondisi saat ini tidak ada. Yang ada adalah keterlambatan distribusi logistik," katanya. Sehingga dengan adanya ketentuan baru itu, Komisi Pemilihan Umum dapat menentukan daerah mana saja yang belum terkirim logistik Pemilunya dan waktu yang tepat dilaksanakannya Pemilu. Walau Perpu ditetapkan pemerintah, kata Abdul Gani, pelaksanaan teknisnya tetap dilakukan oleh KPU. Perpu hanyalah alasan agar Pemilu lanjutan sah untuk dilaksanakan. "Kalau tidak, Pemilu dianggap tidak sah dan hasilnya bisa digugat di Mahkamah Konstitusi," katanya. Poernomo Gontha Ridho - Tempo News Room
Berita terkait
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
37 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaKIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
53 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
57 hari lalu
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
57 hari lalu
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya
59 hari lalu
Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan
23 Februari 2024
Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?
20 Februari 2024
Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaTren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo
14 Februari 2024
Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca Selengkapnya
