TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Choirul Anam mengatakan, dalam forum Universal Periodic Review dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak luput dari kritik ataupun rekomendasi dari anggota Dewan HAM dan Perserikatan Bangsa Bangsa.
"Sejumlah negara mengkritik pihak militer dan kepolisian karena mereka terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia," ujar Choirul menjelaskan dari Jenewa via video conference, Kamis, 24 Mei 2012.
Choirul menjelaskan, dari sisi militer, anggota Dewan HAM meminta dilakukannya reformasi sistem peradilan militer. Anggota Dewan HAM merasa mekanisme pengadilan perlu dibuat lebih tegas dan keras terhadap oknum oknum militan yang melakukan pelanggaran HAM. "Kami juga meminta revisi UU Pengadilan Militer."
Terkait kepolisian, anggota Dewan HAM menilai perlu ada pelatihan khusus untuk pihak kepolisian. Menurut Choirul, Dewan HAM meminta Polri menjalankan pelatihan training terkait HAM yang berlandaskan prinsip-prinsip internasional.
"Keduarekomendasi itu agar pihak militer ataupun kepolisian tidak lagi justru membela hal-hal yang sesungguhnya melanggar HAM," ujar Choirul.
Dia menambahkan, Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga dikritik oleh Dewan HAM. Mereka meminta KUHP direvisi untuk tidak lagi mengikutkan pasal- pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan beragama. "Dalam hal ini,salah satunya pasal 156a KUHP,"ujar Choirul yang meminta KUHP juga disesuaikan dengan Konvensi Anti Penyiksaan.
Saat ini, rekomendasi kepada ketiga hal itu masih dibahas delegasi pemerintah sebelum dimasukkan dalam draf adopsi. Choirul menekankan, HRWG akan mengawasi pembahasan rekomendasi itu.
ISTMAN MP
Berita terkait
Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog
6 jam lalu
Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.
Baca SelengkapnyaPemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
3 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaAktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
16 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
21 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB
38 hari lalu
Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
48 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
53 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaCawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia
53 hari lalu
TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
54 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
59 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca Selengkapnya