TEMPO.CO, Wassenaar - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda mengkritik studi banding ke luar negeri yang menjadi tradisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal mereka bisa menggunakan teknologi telewicara video untuk belajar dan bertatap muka dengan narasumber di beragam negara.
"Selama ini, kami banyak melakukan wawancara dan riset dengan bantuan teleconference, seharusnya DPR juga bisa menggunakannya," ujar Sekretaris Jenderal PPI Belanda Reonaldus Paembonan di Wassenaar, Rabu, 23 Mei 2012 malam. Ia menyampaikannya kepada delegasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) dalam dialog di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Retno L.P. Marsudi.
Dengan begitu, waktu, tenaga, dan biaya tak terbuang banyak untuk belajar. Selain itu, anggota BAKN pun tidak perlu bolos sidang DPR di Senayan. Meski kunjungan BAKN sepenuhnya diongkosi lembaga donor Amerika Serikat, USAID, DPR kini telah memasuki masa sidang. Artinya, kunjungan enam hari ke Inggris dan Belanda membuat anggota delegasi harus absen dari sidang di komisi parlemen masing-masing.
"Nilai pertemuan langsung dengan teleconference itu beda, jadi kami tetap harus bertemu langsung," ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjoso. Lagi pula, kata politikus Partai Gerindra itu, infrastruktur DPR juga belum memadai untuk melangsungkan telewicara.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengamini pendapat tersebut. Untuk menjalin hubungan dengan orang yang tak dikenal sebelumnya, tak ada yang mengalahkan keampuhan pertemuan langsung.
"Selain itu, ada hal-hal yang enggak didesain untuk diskusi, tapi malah menghasilkan ide baru," ucapnya. Misalnya, saat di Inggris, parlemen negara itu malah ingin membentuk kaukus DPR Inggris-Indonesia untuk bekerja sama dalam hal investasi. Sedangkan di Belanda, anggota BAKN yang juga duduk di Komisi Pertahanan DPR, Yahya Secawiria, bisa meluruskan kesalahpahaman tentang rencana pembelian tank bekas Leopold.
Studi banding delegasi di Eropa berlangsung enam hari. Tiga hari pertama pekan lalu dilaksanakan di Inggris, sedangkan tiga hari berikutnya di Belanda. Selama tiga hari di negara bekas penjajah tersebut, mereka bertandang ke Public Expenditure Committee, parlemen Belanda; Badan Pemeriksa Keuangan Belanda; Kementerian Keuangan Belanda; dan Biro Perencanaan Pusat. Tujuan utama kunjungan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan yang hasilnya akan diolah sebagai bahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
BUNGA MANGGIASIH (WASSENAAR)
Berita lain:
Liputan Kunjungan 'Pelesiran' Dinas Anggota DPR
Macet Terburuk Tol di Den Haag Kala DPR Tiba
Pelajar Jerman Menolak Anggota Dewan
Video Protes PPI Jerman: DPR Seperti Orang Kampung
Inilah 10 Anggota DPR yang Ditolak di Jerman
Di Berlin, Komisi I DPR ke Pusat Fashion Lafayette
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
6 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya