ICW 'Polisikan' Kasus Pemerasan Anggota DPRD Bekasi
Reporter
Editor
Senin, 14 Mei 2012 13:19 WIB
Febri Diansyah, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) saat tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/5). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi ke Badan Reskrim Markas Besar Kepolisian RI. Laporan ini berisi dugaan terjadinya pemerasan yang dilakukan anggota DPRD Bekasi ini terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Indonesia, Tambun Selatan, Bekasi.
"Kita melaporkan adanya dugaan pemerasan," kata anggota ICW, Febri Hendri, saat ditemui di depan Bareskrim Polri, Senin, 14 Mei 2012.
Febri sendiri tidak memberikan penjelasan detail mengenai kasus ini. Ia ingin melaporkan lebih dahulu ke polisi sebelum memberikan keterangan.
Ia juga memperlihatkan sejumlah bukti berupa kuitansi dari pembayaran yang dilakukan SMAN 1 RSBI Tambun Selatan kepada anggota DPRD Bekasi. Beberapa kuitansi ini antara lain sebesar Rp 100 juta, Rp 70 juta, Rp 15 juta, dan Rp 10 juta.
Selain melaporkan dugaan pemerasan RSBI ini, Febri juga hendak mempertanyakan beberapa kasus korupsi yang ditangani polisi. "Kita ingin menanyakan bagaimana perkembangan penanganan kasus korupsi di daerah, terutama yang ditangani oleh polda dan polres," kata Febri.
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
