Para abdi dalem Kraton Yogyakarta mengusung gunungan Grebeg Maulud Nabi menuju kraton Pakualaman, Yogyakarta, Minggu (05/02/2012). Tradisi Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW 1433 H ini dilaksanakan oleh Kraton Yogyakarta sebagai wujud syukur yang akan diperebutkan oleh masyarakat Yogyakarta di tiga penjuru kota Yogyakarta yaitu Masjid Gede Kauman, Kompleks kantor Gubernur di Kepatihan dan Kraton Kadipaten Pakualaman. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Kulon Progo - Ontran-ontran di Pakualaman Yogyakarta belum mereda. Setelah pengukuhan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Anglingkusumo menjadi Paku Alam IX oleh Masyarakat Adat Sabang Merauke dan Masyarakat Adikarto, hingga kini belum ada ajakan rekonsiliasi dengan pihak keluaraga Pakualaman.
"Prinsipnya, saya siap rekonsiliasi, tapi sampai saat ini belum ada ajakan dari pihak keluarga Puro Pakualaman," kata Anglingkusumo, saat berkunjung ke Panti Asuhan Aisyiyah pimpinan Zamroni di Banaran, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Kamis, 26 April 2012.
Ia mengemukakan belum bisa berkomentar banyak soal kekisruhan yang terjadi di Pakualaman. Angling berharap jika ada rekonsiliasi, permasalahan siapa yang berhak menjadi Paku Alam IX lebih jelas dengan prinsip kekeluargaan.
Namun, jika ada ajakan rekonsiliasi, ia mempunyai syarat, yakni harus bisa mengakomodasi seluruh kepentingan semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Rekonsiliasi harus berjalan dengan demokratis, kata dia, agar Paku Alam IX yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihaknya bisa sama-sama terbuka.
Menurut Angling, ontran-ontran siapa yang berhak menggantikan Paku Alam VIII sudah terjadi sejak 12 tahun silam. Namun dia masih bisa menahan diri. "Dulu sebelum pengukuhan Paku Alam IX, saya sudah menyampaikan masukan tapi tidak ditanggapi. Saat itu ada pemaksaan," kata Anglingkusumo.
